TRIBUNNEWS.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka Unit Kerja layanan imigrasi di Pulau Moyo, Sumbawa.

Pelayanan keimigrasian dan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) sebagai wisatawan dari luar negeri ini diharapkan meningkatkan investasi dan mendongkrak pariwisata. 

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto mengatakan, potensi wisata Pulau Moyo jadi daya tarik wisatawan. Pulau yang pernah disinggahi Lady Diana ini nantinya akan berkembang pesat seperti Labuan Bajo, Amaratua dan Gili Trawangan.

Baca juga: Sempat Mendapat Pertolongan, WNA Asal Perancis Tewas Usai Tenggelam di Perairan Gili Trawangan

"Dengan dibukanya unit kerja pelayanan di sana, maka akan membantu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan pariwisata di NTB," kata Romi saat Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 di Kanwil Kemenkumham NTB, seperti dalam keterangannya dikutip Rabu (23/8/2023).

Romi menjelaskan, unit kerja pelayanan dan pengawasan Imigrasi di Pulau Moyo merupakan cikal bakal dibangunnya Kantor Imigrasi berskala kecil mengingat jarak tempuh dengan Pulau Sumbawa terlalu jauh. Sementara, saat ini kantor layanan imigrasi berada di Kantor Imigrasi Sumbawa.

Romi mengatakan, pembukaan Unit Kerja Imigrasi ini juga bagian dari upaya jemput bola Kanwil NTB dalam memulai pelayanan dan pengawasan.

Baca juga: Wisatawan yang Mengaku Korban Pelecehan saat Berwisata ke Gili Trawangan Kini Dilaporkan ke Polisi

"Sejalan dengan visi Kemenkumham, dalam hal memberi pelayanan di pulau terpencil, memberikan peluang kepada mereka sehingga orang asing merasakan kemudahan dalam pelayanan dan aman karena terawasi secara humanis," terangnya.

Semua ini, lanjut Romi, tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan stakeholder seperti TNI, Polri dan Dinas Pariwisata setempat.

"Itu semua demi memajukan pariwisata dan menumbuhkan investasi," katanya.

Maka dari itu, Unit Kerja Imigrasi di Pulau Moyo tidak sebatas pelayanan dan pengawasan orang asing. Tapi, juga menyediakan layanan keimigrasian seperti paspor, izin tinggal dan penyebaran informasi keimigrasian. 

"Di sana juga tersedia layanan Kemenkumham. Kami punya program dengan slogan Kumham Bergerak, Imigrasi Menyapa, Yankum Mengajari, Pendaftaran Merek dan Bantuan Penyuluhan Hukum," paparnya.

Adapun target Kanwil Kemenkumam NTB dengan adanya Unit Kerja Pulau Moyo ini diharapkan layanan komunikasi masyarakat (yankomas), kemudahan pendaftaran merek, konsultasi pengaduan HAM, konsultasi apostille dan layanan dokumen, konsultasi masalah hukum dan sosialiasi Pos Bantuan hukum (Posbakum) bisa dilakukan di unit tersebut.

Awasi WNA, Posko Tim Pora Dibangun di Gili Trawangan

Wisata di Pulau Lombok, NTB, kembali bergeliat seiring berakhirnya masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sejumlah WNA kembali berbondong-bondong datang menikmati sejumlah destinasi di pulau tersebut.
Di antaranya wisata Gunung Rinjani hingga wisata alam bawah laut yang indah hingga berbagai Gili (pulau kecil) di wilayah Pulau Lombok yang dianggap 'surga' oleh para wisatawan asing.

Banyaknya WNA yang datang berbanding lurus potensi pelanggaran yang dilakukan di tempat wisata tersebut.

Baca juga: Pastikan Pasokan Air Bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno Dengan Teknologi NB-IoT

Diketahui komplek tiga gili yang disingkat Gili Matra (Meno, Air dan Terawangan) merupakan obyek wisata favorit yang dikunjungi WNA setelah Bali. Sehingga para wisatawan ini sering kali datang menuju ketiga gili ini setelah mereka singgah di Bali.

Para wisatawan asing ini datang ke Gili Matra tersebut karena selain jaraknya yang berdekatan, juga karena mudahnya transportasi penyebrangan menuju ketiga gili tersebut. 

Hingga Agustus 2023 ini, Kanim Imigrasi Mataram mencatat terdapat sekitar 13 kapal fast boat yang menyediakan jasa penyebrangan dari Serangan (Bali) menuju Komplek Gili Matra.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta dari kepala dusun setempat, perpindahan WNA dari Komplek Gili Matra menuju Bali maupun sebaliknya dalam satu hari diperkirakan sejumlah 3.000-5.000 orang. Dan wisatawan asing yang berkunjung saat high season (Juli-September) diperkirakan lebih dari 5000 orang dan bertambah hingga akhir bulan September.

Menanggapi ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram selaku otoritas penanggung jawab, membangun Posko Tim Pengawasan Orang Asing
(Tiim Pora) Kabupaten Lombok Utara di Gili Terawangan. Lokasi itu dipilih karena menjadi tujuan utama dari WNA yang berlibur di Pulau Lombok.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Pungki Handoyo mengatakan, pendirian Posko Tim Pora Kabupaten Lombok Utara di Gili Terawangan ini merupskan solusi jangka pendek untuk menangani permasalahan keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara, khususnya Gili Terawangan.

 “Posko Tim Pora Kabupaten Lombok Utara ini kami dirikan sebagai wujud nyata dari kehadiran Imigrasi dan juga Tim Pora di wilayah Gili Terawangan sehingga dapat dengan cepat dan sigap untuk menangani berbagai permasalahan WNA yang sering terjadi di Gili Terawangan ini” ujar Pungki. 

Ia berharap, ke depan Posko Pengawasan Pora Tim Pora ini dapat berkembang dan bertambah fungsinya.

“Harapan kami dan kita semua, dengan adanya Pos Pora ini maka kegiatan pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan dengan lebih optimal khususnya di Gili Terawangan," ujarnya.

"Kami akan mengusahakan penambahan fungsi untuk menjadi Pos Pelayanan bagi WNA sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi demi keamanan dan kenyamanan pariwisata dan tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Lombok," sambungnya.