Mislan menambahkan, upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai Mahakam ini harus mencakup keseluruhan aspek yaitu tata guna lahan, tata guna air, tata sosial ekonomi budaya, dan kelembagaannya.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, berkelanjutan dengan pembiayaan yang cukup.
Salah satu prioritas dalam pengelolaan DAS ini adalah perlindungan dan pemulihan daerah tangkapan air melalui kombinasi vegetatif dan sipil-teknis, pengendalian perizinan pemanfaatan lahan, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.
Baca juga: Pemprov Jabar Dorong Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan
Pertimbangan prioritas tersebut, kata dia, penting dilakukan segera karena memperhatikan kondisi pendangkalan yang terus meningkat dan kekeruhan yang semakin tinggi di beberapa bagian Sungai Mahakam termasuk danau-danaunya.
Upaya selamatkan daerah aliran sungai Mahakam
Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Rintan Nilaywati mengatakan, pengelolaan DAS dan pemulihan lahan kritis tidak serta merta bisa menyelesaikan isu DAS Mahakam.
“Aspek kelembagaan (perilaku kelembagaan) merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan DAS,” ujarnya.
Aspek kelembagaan penting, karena bentang alam DAS bersifat lintas administrasi (batas DAS tidak bersesuaian dengan batas administrasi) dan lintas disiplin ilmu.
Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari hulu ke hilir.
“Koherensi sistem kelembagaan dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan DAS,” tegasnya.
Keberadaan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong akselerasi pembangunan, yang berimbas pada kenaikan populasi penduduk.
Jika tidak dibarengi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang tepat, dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung sumber daya air yang ada di area IKN ataupun kawasan penyangganya.
Dalam konteks DAS Mahakam ini, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) terlibat dalam analisis ilmiah dan permutakhiran kajian-kajian sebelumnya yang dapat menjadi masukan pengelolaan DAS Mahakam.
Antisipasi kesesuaian daya dukung perlu ditanggapi secara serius, mengingat masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung pada air permukaan atau sungai.