Instansi yang layanannya terdampak antara lain Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

Namun, dari 210 instansi terdampak, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan Keimigrasian Kemenkumham.

Baca juga: Pusat Data Nasional lumpuh lebih dari sepekan, apakah kesalahan tata kelola PDNS atau kelalaian manusia?

Hasil Audit Forensik

Sebelumnya, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkap hasil forensik terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berdampak pada sejumlah layanan publik belakangan ini.

Hadi mengatakan berdasarkan hasil forensik telah diketahui pengguna yang menyebabkan peretasan tersebut dapat terjadi.

Selain itu, pernyataan Hadi juga mengindikasikan peretasan yang teejadi pada PDNS belakangan ini terkait dengan penggunaan password oleh pengguna.

Pengguna PDNS sendiri diketahui merupakan Kementerian, Lembaga, dan juga pemerintah daerah.

Dia menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo, Kepala BSSN, Wamen BUMN, serta pimpinan kementerian lembaga lainnya terkait insiden peretasan PDNS 2 di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Senin (1/7/2024).

"Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini," kata Hadi.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah akan memberikan edaran kepada para pengguna PDN untuk berhati-hati dalam menggunakan password.

"Kita juga mengimbau kepada user, nanti akan kita berikan suatu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN," kata dia.

Hadi juga membeberkan setidaknya tujuh langkah pemerintah guna mencegah dampak peretasan ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berulang di kemudian hari.

Untuk mencegah serangan tersebut tak berulang di kemudian hari, Hadi
mengungkapkan pemerintah kemudian mengambil setidaknya tujuh langkah, yakni:

1. Tingkatkan Kemampuan DRC

Hadi mengatakan pemerintah akan meningkatkan kemampuan Disaster Recovery Center (DRC) atau pusat pemulihan data.

Peningkatan kemampuan tersebut, kata dia, khususnya akan dilakukan terkait pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis.