Baca tanpa iklan
Ada indikasi kriminal, betapapun khalayak jika tak bisa terlalu berandai-andai pada relawan Jokowi-JK untuk bertindak jauh yaitu melaporkan kasus ini pada aparat negara, paling tidak minimal khalayak ada harapan ke relawan bergerak patungan mengumpulkan koin untuk di bagikan kepada mereka para bagundal (tukang catut).
Relawan jangan ikut-ikutan loyo berhadap-hadapan dengan kekuatan berbahaya dari para pesohor asing ini, barangkali saja rekaman mengerikan masih menumpuk di brangkas mereka. Dan tekad Relawan Jokowi-JK mestinya menyambut semangat SS yang ingin sapu bersih praktik pemburu rente di republik ini, hal baik yang perlu di apresiasi.
Revolusi mental dan nawa cita yang diajarkan Jokowi-JK jangan sampai di buat wafat terlindas dan ditumpangi para tukang catut. Mereka yang lihai menyimpan seni persekongkolan. Isme-relawan yang melekat tanpa embel-embel mestinya lebih peka pada setiap persoalan yang muncul, menjadi super aktif mencarikan solusi, berang dan tak cair menerima Presiden dan Wakil Presidennya di hina. Relawanisme juga harus menjadi security bagi negeri ini agar tidak menjadi sarang mafia. Skandal catut nama symbol negara untuk digunakan lelucon papa minta saham dari mereka para pesohor, adalah bukan saja keterlaluan, tapi kejahatan luar biasa. (Baca: Fuad Bawazier: MKD Usut Kasus Novanto, yang Usut Luhut Siapa?)
Relawan Jokowi-JK silahkan simak dengan akal sehat, jangan latah apalagi gagap. Petimbangkan, bagiamana teramat bahayanya kasus ini. Kapolri Badrodin Haiti (BH) sedari awal jelas-jelas bergeming tidak bisa menindaklanjuti lakukan pengusutan dan penyelidikan kasus ini selagi belum ada pihak manapun yang merasa dirugikan dengan melakukan pelaporan.
Barangkali penegak hukum di isntitusi ini membutuhkan adanya legal standing, seperti juga MKD? Entahlah yang jelas BH seolah tak berselara, in the bad mood dengan "papa minta saham" (Baca: Kata Kapolri, Polisi Tak Bisa Usut Pencatutan Nama Tanpa Laporan Jokowi-JK). Lalu pioneer Relawan Jokowi-JK bedah embel-embel BH tersebut dan elaborasi dengan kuliah hukum ketatanegaraan dari Refly Harun. (Baca Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum, Giliran hal Sepele yang Ecek-ecek diusut).
Yang jelas Presiden Jokowi dan Wakli Presiden Jusuf Kalla tak happy namanya disebut-sebut dalam perbincangan antara Ketua DPR SN, Pengusaha RC, dan Presidir (Bos) Freeport Indonesia MS (skandal trio pesohor) ini. Jokowi pun mewanti-wanti agar MKD DPR mengusut tuntas kasus selurus-lurusnya tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kendatipun Presiden dan Wapres memang tak pernah menunjukkan raut murka, namun dengan menggunakan frasa 'papa minta saham' yang sempat jadi trending topic adalah tanda baca yang amat terang buat khalayak dan relawannya, bahwa Presiden dan Wakil Presiden marah.
Akhirnya dari mereka para pesohor (gembong mafia), hipotesa copot dan mundurlah seyogianya menjadi pilihan penyelamatan negara yang elok dan bermartabat. Sembari khalayak mengharapkan budaya malu di pentaskan. Sebab tanpa langkah berani ini dilakukan, kita takkan bisa menghaluskan politik yang saling melindungi kejahatan. Karena panggung kebudayaan tak dapat lagi selentur paripurna membahasakan betapa bahayanya pengkhianatan keluhuran amanah.
Berniat mengakhiri bencana mengerikan seperti ini terulang kembali, tugas penting bersama (MKD, RELAWAN, KAPOLRI, KPK, JAKSA AGUNG) dan pilihan politik cendekia sebagian anggota Dewan yang hendak berkarya di jalan pengabdian DPR, semoga tak ikut nimbrung dengan gangster papa minta saham yang ugal-ugalan memacetkan jalan-pikiran Republik ini. Kelas bancakan para pesohor yang berpotensi bubarkan hingga meluluhlantahkan sistem bernegara kita.
Soal PT Freeport McMoRan purba yang konon katanya, kecuali "orangnya sakit jiwa" tak ada satu rezim manapun yang punya nyali menjinakkan corporate besar ini lakukan renegosiasi. Selagi khalayak menunggu ada yang bernyali, semoga Negeri ini tidak terlalu seronok kontrak kejahatan yang berbahaya di perpanjang. Itu tak kalah penting.