Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Fraksi Nasdem
TRIBUNNERS - Wacana reformulasi sistem pembangunan nasional dengan merevitalisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditanggapi santai oleh anggota Komisi II DPR, Luthfi A Mutty.
Itikad politik itu, menurutnya butuh waktu sangat panjang untuk merealisasikannya.
Proses yang tengah dijalani saat ini baru tahap permulaan, yakni pengumpulan materi dan penggalian pendapat akademisi.
Momentum untuk menempatkan revitalisasi GBHN sebagai sebuah wacana nasional yang masif masih sangat jauh.
Terlebih lagi, jika wacana itu bersambut dengan opini publik, masih diperlukan energi sangat besar untuk mengawalnya.
Diperlukan kohesi sinergis antara pemerintah, DPR, MPR dan segenap kelompok kepentingan guna mewujudkan itikad revitalisasi GBHN tersebut.
“Kalau wacana itu terealisasi, tentunya akan sangat banyak pekerjaan," ujar legislator dari Sulawesi Selatan ini melalui pesawat telepon, Kamis (25/02/2016).
Ketika ditanya mengenai sikapnya terhadap revitalisasi GBHN, anggota Fraksi Partai NasDem ini bergeming.
Baginya, yang lebih tepat saat ini bukanlah pernyataan setuju atau tidak setuju atas penerapan kembali GBHN itu.
Kurang tepat juga menurutnya, kalau kita sibuk mempertanyakan kesesuaian GBHN dengan sistem presidensial.
Yang lebih substantif menurutnya, yakni konsistensi sikap politik dalam memilih sistem pemerintahan Indonesia.
Sebagaimana diketahui, praktik politik negara-negara dunia mengenal dua sistem pemerintahan, yakni sistem presidensialisme dan parlementarian.
“Persoalannya, Indonesia ini tidak konsisten, mau presidensial tapi rasa parlemen,” kata mantan Bupati Luwu Utara ini.