Baca tanpa iklan
Catatan Egy Massadiah
YANTO Eluay tak henti-henti menebar senyum senang atas kedatangan para pejabat tinggi negara. Pada saat menyambut, ia pun menjelaskan ihwal rumah bangunan yang saat itu digunakan menerima para tamu penting dari Jakarta.
"Inilah rumah pemimpin adat di Kampung Sereh," ujar Yanto.
Saat akan melanjutkan pidatonya, suara Yanto sempat tercekat. Rasa bahagia campur haru menyelimuti relung hati pria kelahiran tahun 1971 itu.
Matanya basah. Berkaca-kaca. Pandangannya ke langit-langit pendopo. Sesaat, Doni sempat ikut larut dalam haru yang senada.
Yanto lalu menjelaskan bahwa di rumah adat itulah, masyarakat di kampung duduk membicarakan dan memusyawarahkan kepentingan masyarakat.
"Di rumah adat ini juga ada tradisi untuk melindungi siapa pun yang datang meminta perlindungan. Siapa pun dia yang sudah masuk rumah adat ini, wajib hukumnya dilindungi. Setiap rumah adat di Papua mempunyai nilai melindungi siapa pun yang datang," tambah Yanto.
Sayang, dari waktu ke waktu, fungsi rumah adat menurun. Bahkan tidak sedikit rumah adat yang diabaikan masyarakat. Padahal, maknanya sangat besar.
Yanto mengisahkan, saat terjadi kerusuhan rasial beberapa waktu lalu yang diperuncing berita hoax, banyak yang datang ke rumah adat minta perlindungan.
Saat itu, saya termasuk yang merasakan kedamaian di tanah Sentani. Jayapura dan beberapa kota lainnya sedang menyala akibat kerusuhan, sementara saya yang sedang berdinas di Sentani justru asyik berkuliner ikan bakar mujair Sentani tanpa gangguan apa pun.
Baca: Secangkir Kopi Buat Menteri di Pendopo Theys Eluay
"Mereka saudara-saudara kami non Papua. Begitu datang minta perlindungan, maka ia tidak boleh diganggu oleh siapa pun orang Papua," ujar Yanto.
Di situlah Yanto berharap pemerintah memberi perhatian terhadap rumah-rumah adat yang ada di Papua. Suasana menjadi semakin cair karena harapan Yanto langsung dijawab Menko Muhadjir.
Yanto juga berkesempatan menjelaskan tentang tiga identitas orang Papua. Pertama, dia adalah warga adat. Kedua, menjadi masyarakat beragama setelah masuknya misionaris dan lembaga agama-agama ke tanah Papua.
Ketiga, sebagai warga negara Indonesia, sejak 17 Agustus 1945 dan dikukuhkan sejak 1969 saat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), bahwa Papua sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.