Dalam refleksi 10 tahun pemerintahan yang diselenggarakan oleh asosiasi konstruksi, Jokowi memaparkan soal peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat 34 menjadi 27 dan turunnya biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen. Dampaknya, harga-harga bisa ditekan lebih murah sehingga inflasi yang sebelumnya berkisar 8-11 persen sekarang merosot jauh di bawah 3%.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan jalan tol sepanjang 2.049 km dan jalan nasional 5.833 km, 25 pelabuhan baru, dan 25 bandara baru selama Jokowi menjabat. Infrastruktur yang paling membanggakan adalah beroperasinya kereta cepat Whoosh, MRT, dan LRT, serta pemindahan ibu kota yang masih berjalan.

Tak hanya di sektor transportasi, Jokowi juga membangun 42 bendungan dari target 60 yang bisa terbangun. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata membangun beton dan struktuf fisik, tetapi untuk memperbaiki konektivitas, menjamin layanan dasar, pangan, dan energi, hingga mendukung sektor industri, agar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tak hanya terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, tetapi merata hingga ke daerah-daerah, sebagai perwujudan dari Indonesiasentris. Konektivitas berfungsi untuk menghubungkan kawasan dan wilayah yang menjangkau hingga daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), disertai pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan destinasi pariwisata.

Namun dua periode pemerintahan Jokowi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari pandemi Covid-19 hingga gejolak geopolitik yang berdampak pada krisis pangan dan energi. Di tengah situasi itu, Jokowi mampu menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 5%, dan bisa pulih dengan cepat setelah kontraksi selama pandemi.

Meskipun marak terjadi PHK, tumbuhnya perekonomian secara konstan berhasil menekan angka pengangguran dari 5,70% pada 2013 menjadi 4,82% pada 2023 lalu. BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin berkurang 2,2% per tahun dari Maret 2014 yang mencapai 28,28 juta jiwa menjadi 25,22 juta jiwa pada Maret 2024, atau turun sebanyak 3,06 juta jiwa.

Jokowi juga melancarkan reformasi birokrasi demi menciptakan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Dari sisi kesejahteraan, Jokowi telah menaikkan gaji bagi pegawai negara sebanyak 3 kali, yakni berkisar 6% pada 2015, lalu 5% pada 2019 silam, dan terakhir mencapai 8% pada 2024.

Segala jurus yang dikeluarkan oleh Jokowi diyakini merupakan landasan untuk industrialisasi serta lompatan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia kini tidak hanya semata-mata menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi berani untuk bersaing dengan negara-negara lain. Semua itu adalah legacy Jokowi yang patut dikenang oleh generasi kini dan nanti. Terima kasih Jokowi. (*)