Di era Reformasi ini Jokowi ingin mengembalikan perilaku otoriter Orde Baru itu dengan melakukan pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab berada di tangan Presiden Jokowi, dengan mengabaikan peran kontrol sosial masyarakat.
Saban hari masyarakat menyampaikan kritik keras, kasar bahkan cenderung memfitnah, namun oleh Jokowi seolah-olah tidak mendengarkan, akibatnya Penyelenggara Negara di Eksekutif, Lefislatif dan Yudikatif tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal selama periode kedua kekuasaannya, karena hanya mengikuti apa maunya Presiden.
(PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA)