Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan deflasi yang terjadi masih tergolong positif karena menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas menengah yang pengeluaran untuk biaya makan paling besar.

Terlepas dari itu, lanjutnya, indikator daya beli masyarakat juga harus dilihat dari banyak sisi al. indeks kepercayaan konsumen (consumer confidence index) dan indeks ritel. Ia menyebut indeks-indeks itu masih di level stabil.

Sebagian menilai deflasi baik karena turunnya harga-harga sehingga mudah diakses oleh daya beli masyarakat (supply pust deflation).

Akan tetapi deflasi tidak baik-baik saja apabila terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat (demand push deflation) khususnya kelas menengah. Warga kelas menengah memang menjadi penguasa utama konsumsi masyarakat.

Sebagaimana diberitakan, gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri diperkirakan bakal terus membesar hingga mencapai di atas 70.000 pegawai pada akhir tahun 2024.

Menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana (BBC News Indonesia 12 September 2024), kondisi ini menandakan bahwa tidak ada bisnis yang aman dari risiko PHK.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly Rosita, menyebut sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020, belum ada pembukaan pabrik baru yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK dari Januari hingga akhir Agustus 2024 mencapai 46.240 pekerja. Meski ada tren kenaikan, tapi Kemnaker masih berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 64.000 pekerja.

Kelas Menengah Terhimpit

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2024 for Q3 2024 menyebutkan bahwa kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, dengan andil 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sedangkan calon kelas menengah memberikan kontribusi 34,5 persen.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka berkurang yang berpotensi mengurangi rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan pembiayaan proyek pembangunan,” dikutip dari laporan tersebut.

Hal ini menjadi ironi, karena maju atau tidaknya negara sangat ditentukan dengan banyak atau sedikitnya kelompok kelas menengah. Bambang Brodjonegoro dalam pernyataannya selaku Kepala Bappenas pada 22 April 2019, menyatakan bahwa salah satu ciri negara maju adalah penduduknya didominasi kelas menengah. 

BPS telah menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat khususnya kelas menengah tengah tergerus. Menurut BPS, proporsi kelas menengah pada 2024 tinggal 17,13 persen saja. Turun tajam dibandingkan posisi tahun 2019 yaitu 21,45 persen. 

Bahkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Survei Konsumen Bank Indonesia, yang kerap digunakan pemerintah sebagai legitimasi bahwa daya beli masyarakat baik-baik saja, juga menunjukkan penurunan. IKK pada September 2024 turun di level 123,5 dari sebelumnya 124,4 pada Agustus 2024.