Ekonom terkemuka Indonesia, Boediono, menekankan bahwa “tanpa peningkatan kualitas pendidikan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan menjadi bumerang.”

Indonesia harus menerapkan sistem pajak yang lebih progresif untuk memastikan bahwa kekayaan yang berlebihan tidak terakumulasi di tangan segelintir orang.

Thomas Piketty berpendapat bahwa pajak progresif dan pajak atas warisan adalah cara yang efektif untuk meredistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan. Indonesia perlu mengadopsi kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Reformasi ekonomi yang sukses memerlukan institusi publik yang kuat dan transparan. Indonesia harus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi-institusi ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan elit.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat bergerak menuju reformasi ekonomi yang sejati, mengatasi ketimpangan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hilirisasi bisa menjadi langkah penting, tetapi tanpa reformasi yang lebih mendalam, itu hanya akan menjadi sekadar jargon politik tanpa hasil nyata. 

Seperti kata pepatah lama, "jangan menaruh kereta di depan kuda"—Indonesia butuh reformasi ekonomi terlebih dahulu sebelum hilirisasi dapat benar-benar membawa perubahan yang berarti.

*) Adrian Farhan Mubarok adalah kader PMII, alumni HTN UIN Bandung dan pernah nyantri di Pesantren Sukahideng.

Artikel ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis.