TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menilai, Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa menjadi alternatif bagi stok suplai bawang putih di pasaran.

Meskipun dihantui berbagai kasus korupsi, Bulog diharapkan bisa menyediakan alternatif bagi masalah krisis bawang putih.

"Saat terdesak, Bulog bisa menjadi alternatif. Dengan menyuplai bawang putih ke masyarakat, pemerintah diharapkan bisa mengatasi persoalan ini dengan cepat," kata Munrokhim Misanam, Komisioner Ketua Bidang Pengkajian KPPU, di Jakarta, Senin (18/3/2013).

Dalam solusi genting, lanjutnya, Bulog harus diberikan kesempatan untuk mengelola krisis pangan. Karena, petani banyak yang enggan menanam bawang putih. Inilah yang menyebabkan suplai bawang putih selalu minim.

Produksi bawang putih oleh pelaku nasional, papar Munrokhim, hanya mencapai 10 persen, dari total persediaan bawang putih dalam skala nasional. Sehingga, ketersediaan bawang putih akan bergantung kepada impor bawang putih.

Celakanya, KPPU mencurigai adanya perilaku kartel yang dilakukan 11 importir, yang membuat harga bawang putih melonjak di masyarakat. Ini menyebabkan pemerintah harus turun tangan dan menggunakan Bulog, untuk menjaga ketersediaan stok bawang putih di masyarakat. (*)