TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak terlalu signifikan untuk masyarakat.

Kendat ada efek kenaikan harga sejumlah barang pokok. Namun itu merupakan risiko yang wajar dan optimistis daya beli masyarakat saat ini sudah cukup tinggi.

"Kenaikan harga akibat BBM tidak lebih dari lima persen. Justru jika BBM tidak dinaikkan, sementara dana subsidi BBM diambil dari utang, dalam jangka panjang justru akan menyengsarakan. Dunia usaha dan masyarakat sama-sama rugi," kata Sofjan dalam keterangan tertulisnya (30/5/2013).

Sofjan menuturkan, dalam jangka panjang kenaikan BBM ini menguntungkan. Sehingga tidak bisa terus menerus duit negara habis untuk subsidi sementara ongkos subsidi itu dari utang.

Ia berpendapat, akan lebih baik subsidi BBM itu dialihkan sektor lain seperti infrastruktur sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi berbagai fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan sudah macet, dan hal ini yang akan mengurangi daya saing pengusaha.

Ia yakin, perbaikan infrastruktur pada akhirnya akan juga meningkatkan daya saing ekonomi sehingga pengusaha bisa lebih efisien untuk memangkas ongkos transportasi. Alhasil, dunia usaha makin efisien.

Adapun, infrastruktur yang mendesak untuk diperbaiki selain pelabuhan dan jalan untuk melancarkan barang, juga perbaikan infrastruktur listrik, air, irigasi untuk para petani. "Dengan begitu rakyat tetap bisa kerja meski BBM naik," kata dia.

Ia minta pemerintah harus cepat menaikkan harga BBM bersubsidi. Kemudian juga menyiapkan sebagian dana alokasi subsidi untuk masyarakat miskin.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi menegaskan rencana pemerintah menaikkan harga BBM dilakukan untuk menyehatkan postur APBN yang sudah terlalu besar dengan beban subsidi.

Menurut dia, subsidi BBM saat ini sudah tidak sehat lagi sehingga harus dikurangi. Dia menegaskan, subsidi dari pemerintah akan tetap ada tapi dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

“Pemerintah ingin membentuk postur ABPN yang ideal. Subsidi sekarang, rata-rata 20 persen, itu sudah tidak sehat terhadap postur APBN, dan kita perlu melakukan untuk menjaga rasio fiskal," katanya.