TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan LPG 12 Kg. Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding menilai, rakyat Indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan paling terkena imbas dari kenaikan LPG tersebut.

Pasalnya, kenaikan LPG 12 Kg membawa efek domino yang besar pengaruhnya bagi rakyat miskin. “Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah kita dengan menaikkan harga LPG 12 kg di saat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi,” kata Sudding dalam keterangannya, Jumat (3/1/2014).

Sudding menegaskan komitmennya untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga LPG, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah, agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil. Meski suara kami pasti tidak disukai oleh pemerintah, bahkan mungkin tidak lagi didengarkan, namun kami akan terus menyuarakan kegalauan kami, ketika rakyat kecil menjerit akibat kenaikan harga LPG ini,” ujarnya.

Menurut Sudding, dirinya tidak habis mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait energi untuk rakyat. Dulu, ketika rakyat banyak memakai minyak dan kayu bakar, rakyat kecil digiring untuk menggunakan gas, dengan iming-iming harga gas jauh lebih murah.

“Saya tidak habis mengerti dengan pola pikir pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap LPG sebagai barang komersial, sehingga menggunakan hitung-hitungan untung rugi. Padahal LPG ini kan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dimainkan harganya seenak sendiri," kata Sudding.

“Dulu ketika masyarakat masih memakai minyak tanah dan kayu bakar, mereka digiring untuk memakai LPG, dengan alasan lebih murah. Sekarang harganya dinaikkan seenaknya sendiri, dengan alasan rugi. Masak mengelola negara memakai hitung-hitungan untung rugi?” tegas dia.

Ketua DPP Hanura ini juga merasa prihatin ketika negara tidak berdaya menghadapi apa yang disebut oleh Pertamina sebagai aksi korporasi, dengan menaikkan harga LPG 12 Kg di saat rakyat masih pusing dengan kenaikan harga BBM dan berimbas pada kenaikan harga sembako.

“Ini pemerintah mau gimana? Masak diam saja? Yang jelas, fraksi Hanura tegas menolak kenaikan harga LPG, apa pun alasannya. Hanura tetap berprinsip bahwa LPG merupakan barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dikomersilkan begitu saja,” katanya.