TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus membangun sistem produksi pangan nasional, agar bebas dari jerat impor. Demikian disampaikan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor, Herry Suhardiyanto, dalam pembukaan Agrinex Expo 8, di Jakarta, Jumat (28/3/2014).

"Kalau ada impor ini IPB sering disalahkan. Ini logika yang menyesatkan," sesalnya.

Tak bisa dimungkiri, ujar Herry, pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk menjadi tantangan pemerintah dalam mencukupi ketersediaan pangan. Dengan pertumbuhan penduduk 1,43 persen per tahun, diprediksi penduduk Indonesia bakal bertambah menjadi 400 juta jiwa pada 2050.

Di tengah alih fungsi lahan yang masif, impor menjadi satu-satunya jalan mencukupi kebutuhan pangan nasional. Di samping, karena Indonesia tidak mungkin menutup perdagangan dengan negara lain lantaran sudah masuk dalam era perdagangan dunia.

"Tapi kita sepakat, ketergantungan impor juga jadi persoalan. Impor tidak menguntungkan petani, tidak menguntungkan nelayan, tidak menguntungkan peternak," sebut Herry.

Atas dasar itu, harus dibangun sistem produksi pangan nasional. Banyak tenaga kerja yang bisa diberdayakan untuk membangun pertanian. "Lahan pertanian juga tersebar di seluruh wilayah," sambungnya.

Tak hanya soal lahan dan tenaga kerja, sistem produksi pangan nasional pun membutuhkan dukungan riset dan pengembangan. Dengan riset dan pengembangan, produktivitas pertanian dan efisiensinya dapat ditingkatkan.

Herry menuturkan, sebetulnya, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir telah tercipta sebanyak 516 inovasi prospektif di bidang pertanian. Sebanyak 234 diantaranya adalah karya IPB.

"Namun, ini belum dirasakan masyarakat karena setelah R and D perlu tahapan lanjutan, customisasi dan komersialisasi. Perlu institusi yang konsisten memberikan support pada hal semacam ini," katanya.