TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku cuek dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang enggan menaikan harga bahan bakar minyak di akhir masa pemerintahannya.

Hal itu membuat pemerintahan Joko Widodo dan JK mau tak mau harus menaikan harga BBM. JK tidak masalah jika SBY tidak mau menaikan harga BBM.

"Ya tidak apa-apa, kalau pemerintah ragu-ragu, tidak apa-apa, yang penting negara selamat," katanya usai menghadiri "Talk Show REI Bagian Dari Solusi: Menghapus Ekonomi Biaya Tinggi dan Menjamin Kepastian Hukum," di hotel JS.Luansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2014).

Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu juga mengatakan, jika pemerintahan SBY ingin memelihara antrean di sejumlah SPBU karena kelangkaan BBM dan negara kewalahan mensubsidi, pihaknya tidak akan menghalangi.

"kalau mau antrean terus menerus, silakan saja," ujarnya.

Menurutnya, harga BBM harus dinaikan agar subsidi yang per tahunnya mencapai sekitar Rp300 triliun itu tidak habis untuk pengendara mobil. Risiko dari kenaikan harga BBM itu, kata dia, sesuatu yang harus ditanggung.

"Yang penting negara selamat, tidak bangkrut. Kalau tidak, sewaktu-waktu likuiditas pemerintah akan habis, padahal uang itu akan habis di knalpot mobil," terangnya.

Ia menyebutkan semua orang seharusnya setuju, subsidi untuk para pengendara mobil itu lebih baik dialihkan ke pembangunan mulai dari jalan, pertanian hingga rumah sakit.

Soal berapa harga yang pantas untuk BBM bersubsidi menurutnya, ia mengaku belum bisa menjawabnya. Kata dia hal itu masih dikaji.