Bulog: Persoalan Administrasi Hambat Penyaluran Raskin
Direktur Utama Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari mengatakan, pihaknya masih memiliki cadangan beras untuk masyarakat miskin 1,4 juta ton.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari mengatakan, pihaknya masih memiliki cadangan beras untuk masyarakat miskin (raskin) 1,4 juta ton.
Namun, kata Lely, pihaknya tidak bisa mengeluarkan beras tersebut jika tidak ada Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari pemerintah dan perintah dari menteri perdagangan.
"Bulog salah kalau mengeluarkan beras dari gudang kalau tidak ada surat permintaan SPA dan tanpa perintah mendag," ujar Lely saat diskusi bertajuk 'Harga Beras Tidak Waras' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Lely pun mengakui sebenarnya pihaknya bisa memenuhi permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Bulog mengeluarkan beras raskin 300 ribu ton.
Namun, Lely kembali mengingatkan, pihaknya menemui kendala karena harus melalui serangkaian proses administrasi yakni verifikasi rumah tangga miskim (RTM) penerima raskin.
"Masalahnya aturan raskin, Bulog bisa salurkan setelah ada permintaan Pemda. Banyak persoalan administrasi. Misalnya verifikasi penerima RTM mulai desa, kecamatan sampai pusat," ujar Lely.
Sekedar informasi, harga beras di Indonesia melambung tinggi menyusul kelangkaan beras. Bahkan, harga beras sudah
menyentuh Rp 13 ribu per kg.