TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pemerintah tetap berkomitmen melindungi
kepentingan nasional dalam kegiatan investasi. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam penggunaan komponen lokal
melalui dikedepankannya BUMN sebagai pelaksana proyek pemerintah bidang infrastruktur.

"Investasi asing masih dibutuhkan untuk membangun proyek infrastruktur karena anggaran yang dibutuhkan sangat
besar," ujar Franky, Jumat (27/3/2015).

Franky menegaskan penanaman modal asing merupakan pelengkap pembiayaan pembangunan. Proyek infrastruktur 5 tahun
ke depan membutuhkan dana Rp 4.500 triliun. Franky pun mengaku Pemerintah tidak mampu membiayai sendiri.

"Masih membutuhkan pembiayaan asing untuk pelaksanaannya. Tapi komponen lokal dan keterlibatan BUMN tetap
dikedepankan," kata Franky.

Franky menambahkan dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok, pemerintah menawarkan investasi di bidang
infrastruktur, pengembangan kawasan industri, dan industri maritim. Menurutnya investasi Tiongkok di sektor
infrastruktur ke depan akan cukup dominan. Namun dia menjamin pemerintah akan mendorong pengutamaan komponen lokal
dan dikedepankannya BUMN dalam proyek infrastruktur tersebut.

"Dalam proyek jalur kereta api (railway) di mana Presiden Jokowi sempat meninjau proyek serupa di Tiongkok, ada
bagian komponen yang diproduksi BUMN dalam hal ini PT INKA," jelas Franky.

Franky lebih jauh menyatakan perlindungan kepentingan nasional dalam investasi non infrastruktur diwujudkan
melalui investasi untuk peningkatan ekspor, sekaligus mengurangi impor, dan peningkatan penggunaan komponen lokal
di semua sektor investasi.

Franky juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendukung konsep Asia Infrastructure Bank yang diinisiasi
Tiogkok. Menurut Franky hal tersebut sesuai visi misi Presiden Jokowi di mana salah satu fokus pembangunan lima
tahun ke depan adalah sektor infrastruktur.