TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Luar Negeri dan pemberdayaan pasca dipulangkan menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di tahun 2016 nanti, ada sekitar 40 ribu TKI yang harus dipulangkan diberdayakan. Namun, program itu bisa jadi tidak maksimal karena memang sejauh ini anggarannya belum tercover dalam APBN.

Karena itulah, Kepala BNP2TKI membeberkan hal tersebut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR agar kiranya nanti ada anggaran tambahan tambahan dari APBN yang bisa dialokasikan untuk pemulangan TKI bermasalah dan program pemberdayaan.

"Dana yang belum tercover adalah dana yang dibutuhkan untuk pemulangan sekitar 40 ribu TKI bermasalah yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2016. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan masalah TKI dan pemberdayaan," kata Nusron, dalam rapat dengan Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Nusron menjelaskan, untuk program tersebut meliputi tiga hal yakni; pemulangan, penanganan psikologis dan pemberdayaan TKI Purna. Untuk program pemberdayaan antara lain dengan pelatihan sesuai minat seperti program kuliner, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif.

Selain terkait dengan program pemulangan TKI bermasalah dan pemberdayaannya, dalam kesempatan tersebut Nusron juga menyampaikan, BNP2TKI memiliki 4 program untuk anggaran tahun 2016. Pertama untuk di bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi adalah meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan. Kedua, untuk Bidang Penempatan adalah meningkatnya penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (P2TKI).

Ketiga, untuk Bidan Perlindungan adalah meningkatnya perlindungan sejak pra, selama, sampai dengan pemulangan dan meningkatnya TKI purna yang berwirausaha.

"Dan program keempat, untuk di Bidang Kelembagaan adalah pelayanan terpadu, profesional dan bertanggung jawab serta pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dan citra terbaik lembaga BNP2TKI," ungkapnya.

Dalam rapat dengan Banggar DPR itu hadir juga para menteri dibawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Hadir dalam raker tersebut adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani; Menteri Sosial, Khofifah Indah Parawansa; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Kesehatan, Nila Moeloek; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise; Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggungan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Nur Supit selaku pimpinan rapat mengatakan, proses penyusunan APBN harus merujuk pada visi misi Presiden Jokowi yang tertuang dalam RPJMN dan memiiliki arahan yang jelas seperti yang tercantum dalam Nawacita.