Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta perbankan nasional, khususnya bank berpelat merah untuk memangkas suku bunga kredit guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), oleh karena itu suku bunga pinjaman yang diberikan perbankan perlu setara dengan negara ASEAN lainnya.

Hal tersebut perlu dilakukan, agar pelaku usaha dalam negeri tidak terbebani oleh bunga yang akhirnya produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan negara lainnya.

"Pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selalu bersama bagaimana menurunkan bunga secara bertahap," ucap Rini belum lama ini.

Dalam memangkas suku bunga pinjaman, bank saat ini terbebani oleh dua hal, pertama persoalan biaya dana (cost of fund) yang meliputi deposito, tabungan dan giro, kemudian keduanya biaya operasional (operational cost) seperti gaji karyawan, perawatan mesin, dan lain-lainnya.

Kendala itu, dinilai Rini dapat diatasi asal bank-bank mau bersinergi satu dengan lainnya dan melakukan berbagai usaha yang akhirnya menciptakan efisiensi di masing-masing bank.

"Perbaikan terutama itu efisiensi, sehingga semua bisa mencapai target kita, suku bunga pinjaman rendah yaitu single digit," kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Asmawi Syam menuturkan, soal margin bunga bersih atau net Interest margin (NIM) itu ada dua komponen yaitu biaya dana dan suku bunga, sehingga dalam memangkas bunga pinjaman maka bank perlu menurunkan biaya dananya.

"Kita sedang mau menurunkan (bunga deposito), pokoknya kita turun 25 basis poin," ucap Asmawi.

Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Irman A Zahirudin mengatakan, BTN selaku bank BUMN siap mengikuti arahan dari pemerintah agar dapat bersama-sama dalam mendorong perekonomian dalam negeri.

"Apapun kebijakan Bu Menteri (Rini Soemarno) akan kami ikuti," ucap Irman.

OJK tengah menggodok peraturan untuk pemberian insentif bagi perbankan yang mampu melakukan efisiensi yang ditargetkan akan dirilis pada Maret 2016.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, meningkatkan efisiensi di industri perbankan sangat perlu dilakukan, terlebih bank-bank nasional agar mampu bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"OJK akan memberikan insentif seperti kemudahan membuka kantor, insentif ini bagi mereka yang bisa mendorong efisiensi di tempat masing-masing," ujar Muliaman.

Suku bunga kredit yang rendah, kata Muliaman, akan berdampak positif ke semua sektor termasuk perbankan dan kondisi ini akhirnya dapat mendorong perekonomian dalam negeri lebih tinggi.

"Suku bunga turun, kegiatan ekonomi akan meningkat, kalau meningkat dapat menciptakan lapangan kerja dan akan bagus untuk semua sektor," ucap Muliaman.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Achmad Baiquni berpendapat, sebaiknya pemberian insentif untuk bank yang mampu menurunkan bunga, bukan bank yang memiliki NIM rendah.

"Bank yang bisa menurunkan bunga simpanan dan pinjaman harusnya memperoleh insentif," ujar Baiquni.

Menurutnya, rasio NIM merupakan perhitungan akhir dari proses pendapatan dan pengeluaran biaya, sehingga setiap bank memiliki rasio NIM yang berbeda-beda karena sumber dana dan segmen kreditnya berbeda.

Bank Indonesia (BI) melihat banyak ruang untuk perbankan nasional menurunkan suku bunga pinjaman atau kredit, seiring telah dipangkasnya suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 7 persen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, BI Rate dan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah telah diturunkan, sehingga perbankan perlu mengikutinya dengan menurunkan suku bunga pinjaman.

"Penurunan BI Rate dan GWM itu memungkinkan bagi bank untuk kelola likuiditasnya lebih baik dan dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian tingkat bunga pinjaman," ujar Agus.

Menurut Agus, pertumbuhan ekonomi pada 2015 lebih banyak didorong oleh konsumsi dan investasi pemerintah dibandingkan dari konsumsi masyarakat.

Namun pada tahun ini terjadi pertumbuhan rumah tangga yang lebih baik.

"Jadi penurunan BI Rate dan GWM ini jadi stimulus juga bagi perbankan, karena di domestik sudah lebih baik," tutur Agus.