‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai langkah pemerintah dalam menekan bunga kredit di bawah 10 persen, belum cukup jika tidak diimbangi oleh kebijakan lainnya.

‎Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HIPPI Suryani Motik melihat, bunga kredit di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, sehingga adanya upaya pemerintah dalam menekan suku bunga kredit di bawah 10 persen dapat membantu pengusaha dalam negeri dalam bersaing.

"Kami senang penurunan suku bunga kredit yang sigle digit, tapi suku bunga diturunkan tidak cukup kalau pajaknya naik, misalnya mau ekspor yang dulunya enggak kena dalam perjanjian, sekarang kena pajak," tutur Suryani, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Menurut Suryani, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan ada yang bunganya ‎mencapai 24 persen dan ini sangat memberatkan pengusaha tersebut.

"Kalau bunga single digit itu UKM dapat bersaing nantinya," ucap Suryani.

Sementara terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Suryani meminta pemerintah jangan hanya memberikan dana KUR kepada bank berpelat merah dan bank swata yang besar, tetapi juga diberikan kesempatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Karena masyarakat kecil enggak terbiasa dengan bank besar masuk gedung, padahal BPR ini yang berhubungan langsung ke masyarakat dan menjemput bola," kata Suryani.

HIPPI akan melakukan Musyawarah Nasional pada 15 Mei dan 16 Mei 2016, dimana isu-isu yang memberatkan‎ pengusaha UKM akan disampaikan kepada pemerintah agar mendapatkan solusinya.