TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) menyetujui penyaluran pinjaman 500 juta dollar AS kepada Indonesia.

Pinjaman disalurkan karena pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk mengurangi hambatan investasi dan mendorong kerjasama publik-swasta (public-private partnership) yang diperlukan guna merangsang pengembangan sektor swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur.

Pinjaman tersebut merupakan pinjaman kedua ADB di bawah Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (Stepping up Investments for Growth Acceleration Program).

Pinjaman tersebut akan dilengkapi dengan pembiayaan bersama yang nilainya setara 224,6 juta dollar AS dari KfW Bankengruppe, Jerman.

Di tahap pertama program, KfW telah memberikan pembiayaan paralel senilai 245 juta dollar AS.

"Indonesia sudah mengambil sejumlah langkah penting dalam meningkatkan iklim investasi, termasuk mencabut penghambat Kerjasama Publik-Swasta (KPS) dan memangkas kerumitan peraturan," kata Steven Tabor, Direktur ADB untuk Indonesia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/6/2016).

"Terbitnya dua belas paket reformasi ekonomi sejak September 2015 menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan besar-besaran terhadap iklim investasi," imbuh Tabor.

Peraturan yang memberatkan, serta biaya tinggi untuk mendirikan dan menjalankan usaha, telah menghambat investasi baru dan mengakibatkan Indonesia hanya berada di peringkat 109 dari 189 negara dalam laporan Bank Dunia tahun 2016 tentang kemudahan menjalankan usaha (EODB).

Peringkat ini jauh di bawah negara-negara tetangga di kawasan yang sama. "Indonesia perlu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru, agar bisa kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif," ujar Rabin Hattari, ekonom di Departemen Asia Tenggara ADB.

"Investasi swasta berperan sangat penting untuk mendorong perekonomian yang kuat dan lebih terdiversifikasi," katanya lagi.

Tahap pertama program reformasi pemerintah mencakup penetapan batas kepemilikan asing yang lebih tinggi di bidang transportasi darat, perkapalan dan pengelolaan pelabuhan; pembentukan kantor khusus untuk merumuskan kebijakan pengadaan lahan; dan pengembangan kerangka untuk sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement).

Di tahap kedua reformasi, berbagai langkah diambil untuk mengurangi pembatasan investasi, merampingkan proses memulai dan menjalankan usaha, serta memperluas jenis KPS.

Sedangkan tahap ketiga program ini, yang akan dilaksanakan mulai Juli 2016 hingga Juni 2018, akan mencakup langkah-langkah lanjutan guna memperluas reformasi berbasis bukti, meningkatkan kemudahan menjalankan usaha, menguatkan KPS, dan meningkatkan sistem e-procurement.(Estu Suryowati)