Penyegelan Ruang Kerja Wakil Komisaris PT Pertamina, Duta Joko Widodo: Negara Tak Boleh Kalah
"Tindakan FSPPB ini bisa menjadi yurisprudensi untuk BUMN lain. Maka negara dalam hal ini tidak boleh kalah," katanya.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Relawan Pendukung Jokowi pada Pilpres 2014, Duta Joko Widodo mengecam tindakan pemasangan segel di pintu ruang kerja Wakil Komisaris PT Pertamina (Persero) Arcandra Tahar yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Baca: Arcandra Bingung Ruang Kerjanya Disegel Serikat Pekerja Pertamina
"Tindakan FSPPB ini bisa menjadi yurisprudensi untuk BUMN lain. Maka negara dalam hal ini tidak boleh kalah. Serikat Pekerja seharusnya independen dan tidak larut dalam konflik kepentingan yang terjadi," kata Kordinator Nasional Duta Joko Widodo, Joanes Joko, dalam keterangannya, Selasa (7/3/2017) .
Karena itu, Joanes meminta pihak berwenang memeriksa para pelaku untuk mencari motif di balik penyegelan tersebut.
"Tindakan yang dilakukan FSPPB bukan akibat tapi memang sengaja didesain oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan “bancakan” yang terjadi di Pertamina," katanya.
Joanes mengatakan Usaha minyak dan gas di Pertamina adalah benang kusut melibatkan banyak kepentingan.
Saat ini, sambung Joanes, pemerintah sebagai pemilik modal sedang mengurai benang kusut tersebut dengan mewujudkan reformasi tata kelola perusahaan yang baik.
"Namun tampak sekali penentangan oleh pihak-pihak yang dirugikan dengan langkah pemerintah tersebut. Kami semakin yakin, bahwa usulan membentuk Tim Audit Independen menjadi sangat dibutuhkan, kita akan berkoordinasi dengan organ relawan lainnya yang peduli pada transparansi dan bisnis migas yang sehat untuk mengawalnya. Hal ini demi terciptanya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan transparan sehingga bisa memberikan kontribusi terbik bagi rakyat Indonesia,” ujar Joanes. (*)