Proses perencanaan yang inklusif akan membangun kepercayaan (trust) antar aktor pembangunan.

Selain profesional, hadir pula 8 perwakilan dari kementerian/lembaga, 8 perwakilan daerah kabupaten, 1 perwakilan provinsi, dan puluhan dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan pariwisata Danau Toba.

Pembahasan

Selama kegiatan tersebut berlangsung, ada dua poin utama yang dibahas. Pertama adalah masalah wisata dari aspek Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Kedua, langkah-langkah dalam mengatasi akar persoalannya.

Dalam hal Aksesibilitas, isu yang mengemuka adalah ketiadaan sistem infrastruktur yang cocok dengan pola mobilitas wisatawan.

Sedangkan dalam hal Amenitas, akar persoalan terletak pada minimnya investasi sarana wisata.

Adapun dalam hal atraksi, akar persoalan terletak pada kualitas produk wisata yang dipasarkan.

Langkah kunci yang diusulkan adalah pembentukan dapur bersama dalam keterpaduan perencanaan dan pemograman infrastruktur secara berkesinambungan.

Dapur ini menjadi penyedia data dan informasi terkait keputusan pembangunan wisata Danau Toba.

"Pemerintah diharapkan dapat memfokuskan pada pentingnya proses perencanaan dalam setiap rencana pembangunan strategis. Pola proses perencanaan kolaboratif ini bisa menjadi model yang cocok diaplikasikan ke kawasan-kawasan prioritas lainnya," tuntas Bernardus.(Arimbi Ramadhiani)