TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya memint agar Pemerintah Pusat membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua khusus pendistribusian komoditas.

"Harapan saya adalah pemerintah membantu subsidi Papua harus bikin BUMD. Begitu barang turun seperti tadi saya sebutkan, lalu pemerintah wajib buka BUMD," ujar Lenis di Gedung Kemensetneg, Jalan Veteran III, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Lenis mengungkapkan selama ini pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta justeru membebani masyarakat Papua karena harga komoditas yang adalah subsidi dari Pemerintah Pusat yang menjadi mahal.

"Jadi subsidi yang turun dari sini misalkan beras atau gula harga 12 ribu, BUMD yang dibangun di Papua itu harganya harus sama. Kalau selama ini saya amati, barang yang turun dari sini ke Papua langsung ditangani swasta maka harga semakin naik," kata Lenis.

Baca: Aplikasi ISO 37001 Mencegah Praktik Suap di Indonesia

Baca: Mulai 2019, Sertifikasi Produk Halal Jadi Kewajiban dan Akan Dijalankan Kemenag

Lenis berharap agar Presiden Joko Widodo bisa mengambil langkah-langkah untuk membuat stabil harga di Papua seperti di Pulau Jawa, tidak hanya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako saja, tetapi barang-barang lainnya.

"Itu yang dinamakan keadilan sila ke-5. Jadi bukan saja di BBM tapi sila ke-5 itu ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga bukan cuma masalah BBM tapi sembako dan semua pembangunan apa pun," ucap Lenis.