Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pabrik Petasan Terbakar

Kemenperin: Pabrik Kembang Api Seharusnya Berada di Kawasan Industri

‎Kemenperin menilai perizinan untuk industri kembang api seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan aspek pengelolaan B3.

Kemenperin: Pabrik Kembang Api Seharusnya Berada di Kawasan Industri
dok. Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri terjun langsung ke lokasi terjadinya kebakaran di pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten, Minggu (29/10/2017). Pada kesempatan tersebut Menaker turut serta menyolati dan mendoakan salah satu korban kebaran. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Kementerian Perindustrian menilai perizinan untuk industri kembang api seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan aspek pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Disamping itu, industri kembang api harus berada di dalam kawasan industri, walaupun tergolong skala industri kecil.

"Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, ditegaskan bahwa industri harus berada di dalam kawasan industri," kata Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Menurutnya, pengecualian untuk industri boleh di luar kawasan industri, apabila suatu daerah kabupaten belum mempunyai kawasan industri. Namun tetap harus di dalam kawasan peruntukan industri.

"Kemenperin sedang menyiapkan regulasi tentang produksi, penanganan dan distribusi bahan kimia serta regulasi tentang tanggap darurat penanganan kecelakaan yang diakibatkan oleh tumpahan bahan kimia," ucapnya.

Baca: Sandiaga Angkat Mantan Pejabat Era Ahok Sebagai Staf Khusus Pengaduan

Sigit menjelaskan, industri kembang api saat ini masih diklasifikasikan sebagai industri yang menggunakan bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive).

Sehingga perizinannya didelegasikan kepada Gubernur atau Pemerintah Kabupaten atau Kota.

"Perizinannya mengikuti Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak yang mengatur tentang produksi, pengadaan, penyimpanan dan pedistribusian bahan peledak setelah mendapat izin dari Menteri Pertahanan (Menhan)," tuturnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas