Laporan Reporter Kontan, Sinar Putri S.Utami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Perhubungan mencatat, setidaknya terdapat 26 proyek pelabuhan yang dibangun dalam periode 2009-2015 yang mangkrak.

Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai daerah, tapi mayoritas berada di kawasan timur Indonesia seperti NTT dan Maluku.

"Pokoknya, kami akan segera selesaikan dan optimalisasi proyek tersebut dan melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ada, kalau memang tidak bisa diselesaikan, Pemda bisa memanfaatkannya," kata
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo menanggapi mangkraknya proyek-proyek tersebut.

Agus mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pembangunan pelabuhan bisa mangkrak. Salah satunya karena persoalan pembebasan lahan.

"Jadi, biasanya pembangunan pelabuhan yang di daerah itu untuk pembebasan lahan diserahkan kepada pemda (pemerintah daerah) begitu juga dengan akses jalan," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Selasa (24/4/2018).

Meski begitu, ia menyadari dalam perkembangannya hal tersebut banyak yang tidak terealisasi.

"Salah satunya, karena memang ada faktor lain seperti pemimpin daerah sudah ganti dan sebagainya," tambahnya.

Selain pembebasan lahan, Agus juga menyampaikan ada masalah teknis yang terjadi, sehingga pelabuhan tidak bisa dioperasikan.

Baca: BI Klaim Sudah Lakukan Intervensi Pasar untuk Tahan Pelemahan Rupiah

Baca: Lima Varian Skutik Gres Suzuki Nex II yang Bisa Dipilih Konsumen

Misalnya, pelabuhan di Padang, yang ternyata karena ombak yang terlalu kencang pemerintah memutuskan untuk merancang kembali infrastruktur pelabuhan.

Pihaknya berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

Sebelumnya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo mengkritik kinerja Ditjen Perhubungan Laut dalam membangun pelabuhan.

Dalam pembukaan rapat kerja tahunan Ditjen Perhubungan Laut, Wahju mengatakan, pihaknya menemukan beberapa pembangunan infrastruktur pelabuhan yang mangkrak.

"Ada dua hal yang saya temukan di lapangan, pertama pembangunan tidak selesai dan terbengkalai. Kedua, pembangunan sudah selesai tapi tidak dioperasikan hingga saat ini," ungkapnya, di Gedung Kementerian Perhubungan Selasa (24/4/2018).

Wahju pun bercerita, atas hal itu dirinya bersama dengan auditor mencari tahu alasan dari pembangunan pelabuhan yang mangkrak.

Ternyata, salah satu sebab mengapa bisa mangkrak karena perencanaan yang tidak baik.

Seperti pembagian yang tidak jelas antara pemerintah daerah (pemda) dan pusat. Kemudian, juga status lahan yang masih belum jelas.

Pihaknya meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk berkoordinasi secara intens antara pemda dan pemerintah pusat.

Sehingga, mengetahui betul tugas masing-masing. Selain itu, ia juga meminta untuk mengetatkan pengawasan di lapangan agar kualitas dari pembangunan tersebut bisa terus dipantau.