TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak - Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer pada akhir tahun 2019.

Saat ini, sepanjang 920 kilometer sudah tersambung dari Merak – Pasuruan, di mana 607 kilometer sudah operasional dan sisanya 313 kilometer ditargetkan rampung akhir 2018.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan jalan tol harus terintegrasi dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kawasan wisata, hingga permukiman skala besar. Sehingga betul-betul bermanfaat maksimal baik untuk dunia usaha, pariwisata dan industri.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan 9 ruas tol Trans Jawa akan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018.

“Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 kilometer dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 kilometer, saat ini progresnya sudah 100 persen dan siap diresmikan bulan Juli 2018," kata Menteri Basuki.

Pada bulan September 2018, ruas tol yang akan beroperasi adalah Tol Sragen-Ngawi (51 km) dengan progres fisik saat ini 96 persen dan Tol Porong-Gempol (6 km) dengan progres fisik saat ini 76 persen.

Kemudian pada Oktober 2018, akan beroperasi Tol Salatiga-Kartosuro (32 km) dengan progres fisik saat ini 70 persen. Selanjutnya pada November 2018 akan beroperasi Tol Pemalang-Batang (33 km) dengan progres fisik saat ini 72 persen, dan Tol Batang-Semarang (74 km) dengan progres fisik saat ini 78 persen.

Terakhir, pada Desember 2018 akan beroperasi yakni Tol Wilangan-Kertosono (37 km) dengan progres fisik saat ini 70 persen dan Tol Pasuruan-Grati-Probolinggo (44 km) dengan progres fisik saat ini 36 persen.

Menggerakkan Ekonomi di Daerah

Menteri Basuki mengatakan, tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol. Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat (rest area).
Kreativitas Pemerintah Daerah sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan UMKM dengan adanya ruas tol baru sebagai peluang pengembangan usaha.

Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, dampak dari terkoneksinya Pulau Jawa melalui tol Trans Jawa memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah. Pertama, tentunya adalah biaya logistik yang lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat.

“Kita sudah melakukan survei dengan adanya tol Trans Jawa menyebabkan daerah bisa mengoptimalkan kapasitas perekonomiannya,” kata Piter kepada Tribunnews.com, Selasa (26/6/2018) di Jakarta.

Salah satu contohnya, lanjut Piter, petani yang biasanya mengirim Tembakau dari daerah Temanggung, Jawa Tengah ke Surabaya, Jawa Timur yang selama ini bisa satu kali pengiriman bisa sampai tiga kali karena akses tol tersebut.

Namun demikian, dirinya memberi catatan, dampak positif dari pembangunan infrastruktur tersebut juga harus diikuti dengan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mengintegrasikan jalan tol dengan titik-titik pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya bisa dirasakan semua pihak.

Misalnya, Kementerian Pertanian bisa membuat program yang bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan adanya jalan tol tersebut dan meningkatkan harga jualnya. Kementerian Perindustrian bisa mengembangkan kawasan industri bersama-sama Pemerintah daerah setempat.

“Kalau tidak terintegrasi, yang terjadi swasta yang harus menyesuaikan, ini yang menyebabkan dampak pembanguan pembanguan tol Trans Jawa terasa lambat,” imbuh dia.