Laporan Reporter Kontan, Tane Hadiyantono 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Koordinator Perekonomian berencana melakukan peremajaan tanaman karet demi membantu kondisi hulu yang terhadang pohon yang sudah terlalu tua.

Untuk tahap pertama, pendanaan berasal dari penjualan pohon karet tua yang ditebang, tahap berikutnya adalah membangun lembaga semacam Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Kemko Perekonomian Musdalifah menyampaikan dalam tahap pertama lahan karet seluas 1.000 hektare akan diuji terlebih dahulu.

Sumber anggaran berasal dari penjualan kayu karet karena anggaran saat ini terbatas.

"Karena anggaran kita masih terbatas, kita cari mekanisme lain, kan harga kayu karet lumayan, maka bisa dilakukan," kata Musdalifah kepada Kontan.co.id, Selasa (21/8/2018).

Baca: Ujicoba Dulu 3 Bulan, Setelahnya MRT Siap Beroperasi Penuh Awal Tahun Depan

Ia menyampaikan bila kegiatan tersebut berhasil dijalankan dengan baik dan tepat, maka opsi membangun Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet bakal dilakukan.

Maka untuk saat ini tahap yang dikerjakan masih dalam bentuk kemitraan dengan petani, pelaku usaha dan business to business.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Perkebunan Negara IX Iryanto Hutagaol menyatakan pihaknya siap bila ditugaskan untuk melakukan peremajaan karet. Bahkan pihaknya juga telah melakukan kegiatan sustainableserupa.

"Kami juga memiliki program kerja sama dengan petani rakyat dan meningkatkan kualitas pohon," ungkapnya.