Untuk itulah sejak 2002, sebuah standar keberlanjutan yang dikembangkan bersama-sama oleh para pemangku kepentingan mulai digunakan dalam sektor sawit.

Standar itu dikenal dengan Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah standard sertifikasi sawit berkelanjutan yang bersifat sukarela, sesuai dengan nama kelompok pengembangnya.

Sementara di Indonesia, sebuah sistem sertifikasi juga telah dikembangkan yaitu standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dimana sejak 2009, ISPO telah dijalankan sebagai sebuah kewajiban.

“Saat ini, di bawah kepemimpinan Kemenko Perekonomian, sebuah upaya sedang dilakukan untuk membuat ISPO lebih banyak digunakan dan mendapatkan pengakuan internasional. Dengan adanya sertifikasi keberlanjutan yang diakui dunia, pembedaan sawit baik dari sawit yang kurang baik dapat dilakukan dengan mudah. Konsumen dan pembeli minyak sawit di seluruh dunia juga dapat menentukan kebijakannya untuk hanya membeli minyak sawit yang baik,” kata Lin Che Wei.

Adanya sertifikasi keberlanjutan yang diakui dunia, ini sangat diperlukan karena menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 juta orang, dan minimal 1,3 juta orang di pedesaan mampu keluar dari garis kemiskinan berkat pertumbuhan sektor kelapa sawit.

Ong Hock Chuan, praktisi komunikasi dari Maverick menjelaskan tentang pentingnya menyampaikan dan menyiarkan hal-hal positif tentang industri kelapa sawit.

Apalagi sebagai komoditas strategis nasional, kelapa sawit harus dapat diterima oleh banyak kalangan di ranah internasional.

“Para pemangku kepentingan industri kelapa sawit jangan mau terjebak di masalah yang telah lalu. Jika masalah di masa lalu telah ditangani sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, sampaikanlah pada masyarakat. Setelah itu, jangan segan mempromosikan kebaikan-kebaikan yang diciptakan oleh perusahaan karena dunia perlu tahu potensi sesungguhnya dari kelapa sawit,” jelas Ong.