Laporan Reporter Kontan, Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kasus yang melibatkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance dengan sejumlah debiturnya masih belum menemui titik temu.

Kondisi ini membuat salah satu debitur yaitu PT Bank Mandiri Tbk angkat bicara.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (26/9) merinci sejumlah fakta mengenai debitur bermasalahnya tersebut.

Pertama, SNP Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang menjadi debitur Bank Mandiri sejak 2004 lalu. Selama belasan tahun menjadi debitur Bank Mandiri, SNP Finance memiliki catatan positif dengan kualitas kredit yang lancar.

Karena itu pula, banyak bank yang kemudian ikut memberikan pembiayaan kepada SNP Finane.

Bank Mandiri menilai permasalahan yang terjadi di SNP Finance saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketidak hati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit.

Apalagi, saat ini regulator telah menetapkan rambu-rambu yang sangat ketat bagi perbankan.

Baca: Gubernur Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Reklamasi di Teluk Jakarta

Bank Mandiri beranggapan, kekisruhan di SNP Finance yang terjadi justru disebabkan oleh itikad tidak baik pengurus SNP Finance untuk menghindari kewajiban.

Buktinya, mereka langsung melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sukarela.

Hal ini dilakukan SNP Finance usai kualitas kreditnya turun menjadi kolektabilitas 2.

Baca: Anies: Empat Pulau Reklamasi yang Terlanjur Dibangun Akan Digunakan untuk Kepentingan Publik

“Modus ini sering dilakukan dengan memanfaatkan celah dari ketentuan hukum tentang Kepailitan,” tulis Rohan.

Selain itu, sebagaimana hasil temuan regulator diduga kuat telah terjadi rekayasa pembukuan laporan keuangan yang dilakukan oleh salah satu The Big Five KAP di Indonesia, atas laporan keuangan SNP Finance.

Laporan keuangan inilah yang dijadikan dasar bagi SNP untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga lain.