Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat menyatakan akan membantu sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 570 triliun, termasuk untuk pengelolaan air, di DKI Jakarta. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, bantuan tersebut nantinya tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Tapi akan melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Pak Anies, kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp 570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran, kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang, Jakarta, Senin (6/5/2019). 

Bambang menilai, Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi. Urbanisasi masih diperlukan karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi. 

Baca: Melihat dari Dekat Tambang Bawah Tanah Freeport yang Panjangnya Mencapai 500 Km

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp 571 triliun kepada pemerintah pusat. 

Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di Ibu Kota seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air.

Baca: Tampil Tematik, Truk Quester Armada Pengangkut BBM Ini Diganjar Rekor MURI

Untuk mencapai target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp 27 triliun. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur. 

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). 

"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," katanya.