Ia menambahkan pendekatan SIGAP menjadi cara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, menciptakan pembangunan desa yang selaras dengan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga selaras dengan lingkungan.

“Hal inilah yang membedakan SIGAP dari pendekatan lainnya”.

Pendekatan SIGAP dapat memberi dampak positif, baik dari sisi ekologis (pengurangan deforestasi, emisi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati maupun jasa ekosistem), sosio-ekonomi (pemberdayaan masyarakat dan perbaikan mata pencaharian berkelanjutan), maupun tata kelola di tingkat desa.

Dibentuknya Aliansi SIGAP sebagai platform multipihak di tingkat nasional mengajak semua pemangku kepentingan, terutama dari sektor swasta, untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di tingkat desa.

Misi utamanya untuk mendukung pencapaian komitmen Indonesia kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional.

Dalam kesempatan terpisah, CEO Triputra Agro Persada Group Arif P Rahmat mengatakan, “Bersama dengan Aliansi SIGAP, kami menyongsong dunia di mana keanekaragaman hayati dapat terus berkembang, menerapkan pendekatan sains dan humanisme untuk menciptakan langkah-langkah terukur demi meminimalkan risiko, mengevaluasi setiap rencana, dapat direplikasi dan mengutamakan sistem kemitraan sebagai inisiatif pembangunan berkelanjutan. Lewat kemitraan multipihak, Aliansi SIGAP dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis pada tataran yang lebih luas.”

Saat ini wilayah kerja Aliansi SIGAP fokus di 17 desa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang terdiri dari 10 desa hutan dan tujuh desa pesisir.

Berau merupakan wilayah dengan kondisi hutan yang relatif baik.

Di samping itu, dengan lokasinya yang berada di Segitiga Terumbu Karang Dunia, wilayah perairan Berau memiliki keanekaragaman terumbu karang dan keanekaragaman terumbu karang tertinggi kedua di Indonesia.

Namun, kekayaan ini mendapat ancaman besar dari proses deforestasi yang juga menyebabkan meningkatnya emisi karbon dan berkontribusi pada perubahan iklim.

Upaya pencegahan penggundulan hutan yang luas menjadi pekerjaan utama dari setiap pihak yang terkait, tidak terkecuali di tingkat desa.

Diharapkan pada 2022 pendekatan SIGAP sudah diterapkan di sekitar 600 desa di Indonesia.