Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ombudsman Desak Kementerian Keuangan Tutup Celah Regulasi Cukai Rokok

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, aturan yang menimbulkan celah kecurangan perlu segera ditutup

Ombudsman Desak Kementerian Keuangan Tutup Celah Regulasi Cukai Rokok
ASBESTOS.COM
ILUSTRASI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Keuangan menutup celah regulasi cukai rokok yang berpotensi menimbulkan praktik penyasatan oleh pabrikan rokok besar asing yang mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, aturan yang menimbulkan celah kecurangan perlu segera ditutup, jika memberi dampak pada penerimaan negara.

Sejumlah pihak seperti asosiasi, pengamat dan pegiat anti korupsi mengingatkan tentang adanya celah kebijakan cukai yang dimanfaatkan oleh pabrikan rokok besar asing ini dengan memanfaatkan tarif cukai yang rendah.

Siasat yang dimaksud adalah dengan membatasi volume produksi rokok jenis tertentu agar tetap di masuk golongan I, yakni maksimal sebanyak 3 miliar batang per tahun.

Dengan cara itu, pabrikan rokok tersebut bisa terhindar dari kewajiban membayar cukai tertinggi.

Baca: Inilah Sosok M Sabilul Alif, Ajudan Pribadi Wapres Maruf Amin yang Pintar Ngaji

Celah ini memberikan ruang bagi perusahan besar asing untuk membayar cukai rokok mesin golongan 2 atau golongan tarif cukai murah, sementara mereka memiliki omset triliunan rupiah dan penjualan miliaran batang rokok per tahun.

Baca: Tokoh Maluku: Erick Thohir Tak Sukses Pimpin TKN karena Gagal Menangkan Jokowi- Amin Secara Absolut

Pemerintah didorong agar menggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi 3 miliar batang per tahun seperti dicantumkan di PMK 146/2017.

Baca: Keluarga Janda di Sragen Hajatan Nikahkan Anaknya, Tak Ada Tetangga yang Datang Hanya Gara-gara Ini

Ahmad menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai temuan di lapangan sesuai dengan kebijakan Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan peraturan hukum di Indonesia.

“Kalau Kementerian Keuangan lambat atau dianggap tidak proper, ya masyarakat boleh melapor ke ombudsman. Ombudsman cukup concern dan akan melakukan pencermatan dan menindaklanjuti hal ini ke depan,” ujar Ahmad.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas