TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok telah resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

SK pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama diserahkan pada Ahok, Senin (25/11/2019) lalu di kantor Kementerian BUMN.

Dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok diberi tugas dan target.

Bukan untuk memberantas mafia migas, tugas prioritas untuk Ahok yakni untuk mengurangi impor minyak dan gas (Migas).

Hal itu ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat mengumumkan nama Ahok sebagai Komisasris Utama Pertamina pada Jumat (22/11/2019) lalu. 

"Kenapa pak Basuki di Pertamina apalagi didampingi Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin) juga bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi impor Migas harus tercapai. Bukan berarti anti impor tapi mengurangi," ujar Erick.

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

"Intinya adalah mengurangi impor minyak," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (25/11/2019).

Menjadi target utama Ahok, lantas seperti apa gambaran impor migas Pertamina selama ini? 

Berikut fakta tentang impor migas Pertamina sebagaimana dirangkum Tribunnews.com, Rabu (27/11/2019):

1. Pernah Disorot Jokowi di Sidang Kabinet

Persoalan impor migas rupanya pernah disorot langsung oleh Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Dalam rapat kabinet itu, Jokowi menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kalai itu, Rini Soemarno.

Mengutip Kompas.com, teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.