"Kami menyuarakan pandangan kami dan kami tidak akan menarik kembali keputusan kami ataupun mengubahnya," kata PM Mahathir dalam sebuah konferensi pers pada Oktober tahun lalu terkait pidatonya di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang konflik antara Jammu dan Kashmir.

Ia juga berbicara menentang UU Kewarganegaraan baru India pada tahun lalu, selama digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada bulan Desember 2019.

PM Mahathir mengklaim bahwa UU baru India akan menghilangkan hak kewarganegaraan bagi muslim.

Selain pernyataan tersebut, tampaknya PM Modi juga merasa kecewa dengan keputusan PM Mahathir yang mengizinkan Pengkhutbah India yang kontroversial, Zakir Naik untuk tetap berada di Malaysia.

"Karena India adalah importir atau pembeli utama minyak kelapa sawit Malaysia, industri penyulingan minyak sawit tentu saja akan terpengaruh secara signifikan," kata Dr Oh.

Ia menambahkan, saat ini masih harus dilihat apakah industri penghasil minyak sawit mentah yang lebih luas akan terpengaruh adanya gesekan diplomatik ini.

Sementara itu, para pedagang dan importir India memutuskan untuk mengimpor minyak sawit dari Indonesia, setelah diultimatum pemerintahan PM Modi.