TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta segera menyesuaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, menyusul penurunan harga minyak dunia untuk membantu sektor riil menghadapi krisis ekonomi akibat dampak virus corona (Covid-19). 

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono menegaskan, harga energi khususnya bahan bakar minyak harus segera disesuaikan dan ditetapkan secara transparan.

“Selama ini biaya logistik Indonesia tinggi, salah satu penyebab adalah tidak ada transparansi harga BBM. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga barang menjadi lebih mahal,” katanya, Selasa (17/3/2020).

Menurut Bambang Haryo, sektor riil saat ini semestinya menikmati harga energi yang lebih murah seiring dengan merosotnya harga minyak dunia hingga diatas 50% menjadi dibawah US$30 per barel.

“Seharusnya harga BBM turun, baik yang subsidi maupun nonsubsidi. Dalam ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19, harga energi yang murah bisa menjadi stimulus bagi sektor riil supaya ekonomi bergerak,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini. 

Baca: Harga Minyak Dunia Anjlok, Pertamina Belum Berniat Turunkan Harga BBM

Dia juga mendesak pemerintah tidak memaksakan lagi penggunaan biosolar B30 dengan dalih untuk menurunkan biaya impor yang signifikan, apalagi ketika harga BBM lebih murah.

Selain tidak signifikan memangkas impor migas, B30 justru dapat menghambat logistik dan membahayakan keselamatan transportasi.

Mengutip data BPS, papar Bambang Haryo, adapun impor migas senilai US$29,81 miliar dibandingkan dengan total impor nonmigas yang tercatat US$158 miliar itu kurang dari 20%, yakni sekitar 18%.

Sehingga porsi impor solar terhadap impor total migas dan nonmigas hanya 1,6%.

Padahal jumlah substitusi impor bahan bakar solar dibanding kelapa sawit hanya 30% dari 1,6% atau sekitar 0,5% dari total biaya impor migas dan nonmigas. Berarti dampak biodiesel untuk penghematan biaya devisa impor sangat kecil.

“Sektor transportasi sendiri hanya menggunakan sekitar 50% dari impor solar itu. Berarti nilainya lebih kecil lagi sehingga tidak signifikan mengurangi impor migas untuk menghemat devisa,” jelas Bambang Haryo.

Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mengecek kembali informasi yang disampaikan para pembantunya bahwa B30 bisa mengurangi impor secara signifikan dan menghemat devisa hingga Rp 63 triliun.

“Presiden harus tahu dampak buruk B30 terhadap sektor transportasi dan industri, jangan mau menerima begitu saja informasi Asal Bapak Senang bahwa B30 mengurangi impor migas dan menghemat devisa,” ujarnya.

Kerugian Lainnya