TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 memberikan beragam dampak pada berbagai sektor, seperti pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Tak terkecuali, mata rantai kopi di Indonesia.

Oleh karena itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, M Riza Damanik menyebutkan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat skema dan program untuk membantu pelaku koperasi dan UMKM, termasuk komunitas kopi, dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19.

“Selain anggaran untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penyelamatan UMKM telah menjadi prioritas pemerintah," ungkap Riza dalam acara Diskusi Kopi (DISKO) virtual dengan topik "Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Kopi di Indonesia.”

Langkah tersebut, dikatakan Riza, antara lain melalui relaksasi kredit usaha dan stimulus pinjaman bagi UMKM dan koperasi, pembebasan pajak UMKM, Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, Bantuan Tunai, dan Stimulus Daya Beli Produk UMKM.

"Termasuk pelibatan UMKM dalam pembuatan masker non medic,” ujar Riza.

Hal senada dipastikan Kasubdit Tanaman Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro.

Menurutnya, pihaknya mengeluarkan berbagai kebijakan seperti keringanan kredit usaha serta menyiapkan pasar ekspor alternatif.

“Tahun ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian disiapkan dengan bunga rendah yakni 6% per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta", kata Hendratmojo

Di tahun 2020, kata Hendratmojo, Ditjen Perkebunan ditarget realisasi KUR sebesar Rp20,37 triliun dengan rincian di hulu Rp19,76 triliun dan di hilir Rp0,6 triliun.

"Untuk komoditas yang besar di sektor ekspor seperti kopi, kami mengkaji alternatif pasar ke negara-negara seperti Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Argentina, Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan,” ujar Hendratmojo.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) Paramita Mentari Kesuma menjelaskan, berdasarkan survei singkat yang dilakukan SCOPI kepada anggota SCOPI, Master Trainers (MT) dan petani kopi dampingan MT di 15 provinsi, para MT dan petani sudah mengetahui apa yang dimaksud pandemi COVID-19.

“Bisa dikatakan 90% dari responden sudah mengetahui tentang COVID-19. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka belum memperoleh informasi terkait langkah antisipasi, dukungan atau bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah kepada koperasi atau petani kopi,” jelas Mentari.

Dalam survei itu juga didapatkan jenis-jenis bantuan yang diharapkan para petani selama pandemi COVID-19. Pelaku UMKM, pelaku dalam supply-chain dan eksportir mengharapkan adanya dukungan pemerintah berupa bantuan finansial langsung (pendanaan), bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional, insentif pajak, membuka resi gudang yang bisa diakses petani, pelaku di dalam supply-chain dan pegawai UMKM.

“Sebagai platform nasional kopi berkelanjutan di Indonesia, SCOPI berharap untuk dapat menjaring aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi dampak COVID-19 terhadap sektor perkopian melalui kegiatan DISKO kali ini,” tutur Mentari.