DPR Tak Ingin BUMN Klaster Pangan Gagap Seperti Persoalan Ventilator
"Kita bicara krisis bukan dalam keadaan biasa. Rapat ini bagaimana kita menjaga ketersediaan pangan Agustus sampai Desember," ucapnya
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
![DPR Tak Ingin BUMN Klaster Pangan Gagap Seperti Persoalan Ventilator](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ketua-dpp-pdi-perjuangan-aria-bima-55.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah BUMN klaster pangan lewat video conference, Senin (20/4/2020) pukul 11.30 WIB.
Aria menegaskan rapat terbuka ini membahas antisipasi perusahaan plat merah menghadapi dampak virus corona atau Covid-19.
Baca: Mardani Ali Sera: Pemerintah Amatir Hadapi Pandemi Virus Corona
"Rapat hari ini penting, kami tidak ingin BUMN pangan ini gagap seperti persoalan ventilator semua harus siap siaga, kapan fase krisis pangan itu terjadi," kata Aria.
Aria dalam dialog dengan Dirut Berdikari berharap ketersediaan pangan bisa terjamin hingga akhir tahun, stok ayam bisa disimpan ke cold storage dalam jumlah besar.
"Kita bicara krisis bukan dalam keadaan biasa. Rapat ini bagaimana kita menjaga ketersediaan pangan Agustus sampai Desember," ucapnya.
Aria meminta BUMN pangan membuat roadmap yang jelas menghadapi fase krisis serta meningkatkan kemandiriaan pangan untuk menanggung 260 juta rakyat Indonesia.
Baca: Fraksi PAN soal Pelatihan Pra Kerja Online: Tak Ada Bedanya dengan di Media Sosial
“Suatu saat mungkin logistik pangan akan sulit kita harus persiapkan itu. Jadi tidak hanya kerja yg linier tapi kita butuh kerja yang nyata," tuturnya.
RDP dengan Komisi VI DPR turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias RNI, Direktur Utama PT. Berdikari (Persero); Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Direktur Utama PT. Pertani (Persero).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.