Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) menginginkan bahwa program BP Tapera bisa berfungsi sebagai pembiayaan dalam pengadaan perumahan.

Terutama, untuk sasaran pertama yakni aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dengan mendapatkan tanggapan positif dari pelaku bisnis properti.

"Cuma, permasalahan yang ada dalam PP-nya itu ada dua yang bertentangan. Di awal pemerintah itu fokus hanya untuk di bidang perumahan, tapi selanjutnya di belakangnya menyebutkan bahwa ini bisa untuk melaksanakan perputaran uangnya dalam aset manajemen," ujar Ketua Umum DPP Rei Toto Lusida saat teleconference, Jumat (26/6/2020).

Baca: Potongan Iuran 3 Persen dari Gaji PNS, TNI, dan Polri, Begini Penjelasan BP Tapera

Baca: Perumnas Siap Gandeng BP Tapera Garap Hunian untuk Segmen Menengah-Bawah

Toto menjelaskan, masalahnya adalah dana tersebut jika untuk investasi saat ini tidak tepat karena banyak permasalahan di sisi perusahaan aset menajemen.

"Sekarang goyang karena banyak permasalahan yang ada. Termasuk permasalahan pengelolaan yang bukan untung, tapi jadi buntung," katanya.

Karena itu, REI mengaku hanya bisa mengusulkan untuk ada pengawasan khusus dari dana BP Tapera yang diputar di bidang investasi.

"Misalnya dari beberapa asosiasi yang anggotanya cukup besar. Bisa sebagai wakil, sebagai staf ahli atau sebagai apa di dalam BP Tapera ini supaya masyarakat itu tenang dan pelaksanaannya akan sesuai," pungkasnya.