TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (23/9/2020).

Dalam rapat tersebut, Presiden kembali mengingatkan mengenai ancaman krisis pangan yang disampaikan oleh lembaga pangan dunia FAO.

"Dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi covid yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO mengenai krisis pangan dunia," kata Presiden. 

Menurutnya proyek lumbung pangan berskala luas (food estate) yang sedang digarap selain untuk mengantisipasi ancaman krisi pangan juga untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Baca: Jokowi: Food Estate Jadi Prioritas Mengantisipasi Krisis Akibat Pandemi Covid-19

Saat ini, menurut Presiden dua lokasi food estate tengah disiapkan yakni di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau Kalimantan Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. 

"Ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu," kata Presiden. 

Apabila dua food estate tersebut berjalan baik, maka akan dilanjutkan pengerjaan food estate lainnya.

Diantaranya yakni di Papua atau NTT, dan Sumatera Selatan.

"Tetapi ini apa akan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul sudah bisa berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan 2021. 

Anggaran tersebut diarahkan untuk membangun sarana, prasarana, dan penggunaan teknologi.

"Selain itu revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," kata Presiden dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara DPR RI, Jumat (14/8/2020).