Anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) pun turun dari Rp 106,11 triliun menjadi Rp 68,78 triliun.

Selain itu, anggaran kesehatan juga direalokasi dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 86,64 triliun.

Adapun sektor yang mengalami kenaikan anggaran yakni sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,21 triliun.

Rincian anggarannya, untuk subsidi bunga sebesar Rp 19 triliun, penempatan dana pemerintah Rp 67,6 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 2,2 triliun dan stop loss Rp 1 triliun.

Selain itu, untuk pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Rp 1,29 triliun, dan bantuan produktif Rp 36,02 triliun.

Pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk perlindungan sosial menjadi Rp 242,15 triliun.

Sebelumnya, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun.

Rinciannya, dana itu dialokasikan untuk program keluarga harapan (PKH) Rp 41,59 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp 47,72 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,84 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp 33,42 triliun.

Lalu untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 12,33 triliun, BLT dana desa Rp 31,8 triliun.

Juga untuk bantuan subsidi gaji Rp 37,87 triliun, subsidi kuota internet Rp 6,73 triliun, serta bantuan internet dan bantuan tunai guru Kementerian Agama Rp 3,85 triliun.

Meski demikian, Airlangga optimistis anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa terealisasi hingga 100 persen di akhir tahun.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Realisasi Anggaran Covid-19 Baru Rp 268,3 Triliun, Ini Rinciannya"

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Hasanudin Aco, Kompas.com/Mutia Fauzia)