Menkopolhukam sendiri juga sudah menyampaikan untuk menjaga situasi ruang siber agar hoaks tidak terus menyebar dengan adanya polisi siber di 2021.

Ditambahkan Pratama, jika memang polisi siber bisa menjalankan tugasnya sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, maka itu akan sangat baik.

“Tentu ide polisi siber ini perlu diuji apakah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tentunya jangan hanya fokus pada hoaks saja, masyarakat sebenarnya perlu di kasus-kasus penipuan online," kata dia.

Jika polisi siber ini misalnya bisa menyelesaikan berbagai kasus penipuan online dan pencurian akun media sosial, rasanya masyarakat akan sangat mendukung hal ini.

"Karena pada prakteknya, setiap ada penipuan online, masyarakat hanya bisa melapor dan sulit untuk menemukan pelaku serta mengembalikan dananya”, terang Pratama.

Kaleidoskop 2020

Pada akhir Januari situs penjual data kartu kredit yaitu Joker Stash mengeluarkan setidaknya empat list (daftar) data transaksi kartu kredit yang diperkirakan lebih dari 30 juta data transaksi.

Diperkirakan Joker Stash menjual data tersebut di 40 negara, sebagian besar di antaranya berasal dari transaksi di Amerika Serikat.

Tidak berselang lama, pada awal Februari 2020 masyarakat dihimbau untuk mewaspadai email atau surat elektronik (surel) palsu berisi ancaman virus corona.

Karena di Jepang ditemukan sejumlah malware yang disebarkan lewat surel dengan teknik phishing.

Pembajakan WhatsApp menimpa Ravio Patra pada akhir April, yaitu seorang peneliti kebijakan publik. Selama dua jam, akun WhatsApp Ravio diduga telah dikuasai pembajak.

Pelaku peretasan itu, ketika menguasai akun WhatsApp Ravio, menyebarkan pesan berantai ke nomor-nomor telepon yang bukan kenalan Ravio.

Awal Mei Publik tanah air dihebohkan oleh tokopedia dengan bocornya 91 juta data pengguna.

Pelaku menjual data di darkweb berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih ter-hash atau tersandi. Semua dijual dengan harga US$5.000 atau sekitar Rp74 juta