Luhut: Perusahaan Tidak Bisa Pecat Sepihak Karyawan yang WFH
Luhut mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk memerintahkan perusahaan patuh.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhur Binsar Pandjaitan yang juga merupakan penanggungjawab pelaksanaan PPKM Darurat mengakui bahwa penyekatan yang dilakukan oleh aparat menimbulkan kemacetan. Hal itu lantaran masih banyaknya masyarakat yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO).
"Hari ini sejumlah jalan di wilayah Jabodetabek masih dipenuhi di pinggir kota oleh mobilitas orang yang bekerja dan menyebabkan kemacetan hingga menimbulkan kerumunan," kata Luhut dalam Konferensi pers virtual, Senin, (5/7/2021).
Luhut mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk memerintahkan perusahaan non esensial patuh menerapkan WFH.
"Saya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan agar dapat mengeluarkan Surat Perintah agar perusahaan sektor non esensial tidak memerintahkan karyawannya yang bekerja di kantor dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya untuk bekerja dari rumah," kata dia.
Baca juga: Demi Layanan Publik, Kejagung Terapkan WFH 75 Persen, 25 Persen Pegawai Tetap Masuk Kantor
Luhut juga meminta perusahaan tidak memecat karyawan yang bekerja dari rumah karena mengikuti anjuran pemerintah di masa PPKM Darurat. Perusahaan kata Luhut tidak bisa memberhentikan sepihak karyawannya, yang bekerja dari rumah.
"Untuk perusahaan non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan itu kemarin saya juga berbicara dengan Kapolri dan pak gubernur," katanya.
Baca juga: ASN di Sektor Non Esensial WFH 100 Persen Selama PPKM Darurat
Luhut meminta karyawan sektor non esensial yang dipaksa perusahaan untuk WFO agar melapor kepada petugas atau pemerintah setempat melalui dinas ketenagakerjaan masing-masing daerah.
"Saya juga berharap dalam konteks ini TNI Polri tetap konsisten melakukan pencatatan dan kita harus mengimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan itu karena ini merupakan kepentingan kita semua," pungkasnya.
