“Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020," sambungnya.

Erick menyebut suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang.

Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini, atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.

"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," ucap Erick.

Erick menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun.

Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.

"Tahun ini insyaAllah peningkatan Rp 30 triliun-Rp 35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp 40 triliun," kata dia.

Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut penyertaan modal negara (PMN) Rp 72,44 triliun ke 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mayoritas untuk penugasan yang diberikan pemerintah.

"Hutama Karya dapat PMN Rp 31,35 triliun, ditugaskan membuat jalan tol sampai ke Aceh. Orang Aceh belum pernah liat jalan tol, sekarang sudah lihat," ujar Arya saat webinar, Jumat (16/7/2021).

"Tolong bangun jalan tol, tapi tidak dikasih duit, bagaimana? Swasta tidak ada yang mau, karena secara ekonomi belum layak, jadi siapa yang maju? Ya BUMN," sambung Arya.

Menurut Arya, jika menunggu sampai harga keekonomiannya masuk dan swasta mulai tertarik bangun jalan tol di Pulau Sumatera, maka masyarakat di Sumatera Utara maupun Aceh tidak bisa menikmati jalan tol seperti di Pulau Jawa.

"Kami (warga Sumut) juga mau jalan tol, rakyat Indonesia bukan hanya di Jawa. Tugas BUMN itu maju ketika belum ekonomis, kalau nunggu ekonomi tidak ada pemerataan," tuturnya.

Sementara PMN untuk Bank BTN dan BNI, dia mengatakan itu untuk meningkatkan kemampuan kedua bank pelat merah itu dalam mencari keuntungan.

"BTN diberikan Rp 2 triliun itu untuk bisnis, nanti BTN harus tambah dividennya pada 2023, karena PMN ini diberikan pada 2022. Begitu juga BNI, nanti kita liat PMN-nya," ujar Arya.