TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek kereta cepat relasi Jakarta-Bandung kini tengah menjadi sorotan. Proyek tersebut terancam mangkrak karena biaya pengerjaannya membengkak menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Padahal sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melakukan estimasi biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah sebesar 6,07 miliar dollar AS.

Dengan demikian, setelah perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar dollar AS, artinya terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat melakukan penyelamatan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek tersebut.

Isu mengenai utang tersembunyi kepada China pun mencuat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon isu adanya utang tersembunyi dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, apabila ada utang pada proyek tersebut, pastinya utang tersebut tercatat di Bank Indonesia (BI).

Baca juga: Rp 4,3 Triliun Dana APBN Akan Mengalir untuk Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Berita ini hoax ya, dan (terlalu) tendensius," ujar Arya saat dikonfirmasi Tribun, Minggu (17/10/2021).

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk kereta cepat, karena (pasti) tercatat di Bank Indonesia," sambungnya.

Kabar mengenai utang tersembunyi tersebut mencuat setelah AidData, sebuah lembaga riset internasional lewat laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects merilis bahwa pemerintah Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi dengan China senilai 17,28 miliar dollar AS.

Jika dikonversi ke dalam rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp 245,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan perihal utang tersembunyi (hidden debt) yang tercantum dalam AidData.

Hidden debt ini bukan berarti pemerintah tidak melaporkan utang alias sembunyi-sembunyi berutang.

Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, berisiko kepada pemerintah.