Tribun Bisnis

Bank Sulselbar Dapat Peringkat idA+ dari Pefindo, Siap Lunasi Obligasi Rp 467 Miliar

Peringkat tersebut diberikan setelah bank daerah ini menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2018 Seri A sebesar Rp 467 miliar.

Editor: Hendra Gunawan
Bank Sulselbar Dapat Peringkat idA+ dari Pefindo, Siap Lunasi Obligasi Rp 467 Miliar
Tribun Timur/Muhammad Abdiwan
Karyawan Bank memperlihatkan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Bank Sulselbar jalan Ratulangi Makassar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Peringkat tersebut diberikan setelah bank daerah ini menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2018 Seri A sebesar Rp 467 miliar.

Obligasi itu bakal dilunasi dengan dana dari kas.

Kemudian penempatan dana Bank Sulselbar di Bank Indonesia (BI) dan bank lain sebesar Rp 2,9 triliun per Juni 2021.

"Efek utang dengan peringkat idA

Baca juga: Benarkan Akan Akuisisi Bank Kecil, Bank Mana Saja Yang Berpotensi Dicaplok BNI?

mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya adalah kuat," kata Pefindo, Senin (18/10).

Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkat yang lebih tinggi.

Baca juga: Keuangan Stabil, Taspen Raih Peringkat idAAA dari Pefindo

"Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan," terang Pefindo.

Didirikan pada tahun 1961, Bank Sulselbar adalah bank pembangunan daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Bank bergerak dalam bidang perbankan komersial dengan sebagian besar layanan diarahkan ke pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat beserta karyawan mereka.

Pada 30 Juni 2021, 30,0% saham Bank dimiliki oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, 3,5% oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat, dan sisanya dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. (Ferrika Sari)

Sumber: Kontan

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas