Pada kegiatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan harapan serupa.

Baca juga: Pendekatan Yurisdiksi Bisa Jadi Cara Baru Membuat Perencanaan Keuangan Daerah

Menkeu ingin agar PT SMI yang berstatus sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dapat melahirkan berbagai program guna mendukung fokus pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi dampak pandemi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Menkeu menjelaskan, ahli kesehatan dunia berpendapat bahwa pandemi Covid-19 mungkin bukan jadi yang terakhir. Untuk itu, setiap negara sebaiknya memiliki persiapan antisipasi dalam penanganan, salah satunya dengan menerapkan sistem kesehatan yang handal.

Sehingga nantinya, pandemi tidak akan memberi dampak terlalu besar bagi sektor kesehatan dan perekonomian.

Menkeu menambahkan, hal itu menjadi alasan menugaskan PT SMI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan untuk turut serta membangun sistem kesehatan di dalam negeri.

Tak hanya lewat pembiayaan pada infrastruktur kesehatan atau berbasis proyek, namun juga dalam pembiayaan berbasis program atau kebijakan.

Selain itu, untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), PT SMI juga dinilai dapat terlibat dalam pembiayaan-pembiayaan berbasis program pada sektor pembangunan berkelanjutan, salah satunya Energi Baru Terbarukan (renewable energy).

Menkeu mengakui, rencana itu memang cukup ambisius, baik dari sisi target maupun biaya.

Karena itu, visi mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mencapai target pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim (climate change) membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

"Area ini yang saya minta PT SMI tidak hanya fokus pikirkan project base, walaupun ini tetap penting, (renewable energy) akan menjadi hal yang penting dan berkembang. PT SMI adalah SMV tidak hanya project base tapi juga masuk dalam program, artinya tekuni juga dari sisi policy design," ungkapnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa estimasi biaya mitigasi climate change memang tidak sedikit.

Dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC sebesar Rp 3.779 triliun hingga 2030.

Febrio menilai, PT SMI memiliki peran strategis dalam pencapaian target tersebut. "Peran PT SMI akan menjadi sangat strategis bagaimana bisa menjadi enabler dan bahkan menjadi pelaku dalam konteks melakukan agenda mitigasi climate change," ujarnya.