Perbaiki Ekonomi, Pemerintah Disarankan Isi Paket Sembako Bansos 100 Persen Produk UKM
Pemerintah disarankan mengisi paket sembako untuk bantuan sosial (Bansos) pandemi Covid-19 dengan 100 persen produk UKM.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah disarankan mengisi paket sembako untuk bantuan sosial (Bansos) pandemi Covid-19 dengan 100 persen produk UKM.
Pendiri sekaligus ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan, dalam pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19, pemerintah sangat bisa melakukan perubahan struktur ekonomi agar lebih baik serta kokoh.
Menurutnya, hal tersebut dapat dimulai dari anggaran pemulihan ekonomi (PEN) dalam program Bansos yang alokasi dananya Rp 50 triliun lebih.
Baca juga: Kementerian Koperasi dan UKM Gelar Pelathan Tingkatkan Kompetensi SDM Pelaku UMKM
"Ini market bagi UKM, UKM bisa melakukan produksi kalau paket sembako isinya 100 persen merupakan produk UKM dan itu sangat mungkin," kata Hendri secara virtual, Sabtu (18/12/2021).
Langkah ini, kata Hendri, sebuah gerakan mendorong perubahan struktur ekonomi, yang dimulai dari membeli produk UKM dan dimasukkan ke paket sembako untuk 18,8 juta keluarga.
"Nanti pasti akan terseleksi UKM yang bisa efektif, bisa efisien, kompetitif. Maka setelah itu akan digunakan anggaran PEN lain yakni untuk dukungan UKM yang nilainya lebih dari Rp 127 triliun," paparnya.
Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap ke-4 Bulan Desember 2021 via cekbansos.kemensos.go.id
Selain itu, Hendri menyebut Program Kartu Prakerja nantinya ketika praktik atau magang, dapat disalurkan ke UKM-UKM yang sudah teruji tadi.
"Maganglah di situ, kalau sudah magang bikin abon dari lele. Bisa kompetetif dan produktif, baru dikasih suntikan anggaran. Jadi ada integrasi kebijakan walaupun anggaran terbatas, ini memberikan multiplier effect yang cukup besar," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.