Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melakukan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak tahun 2007 yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas secara konsisten hingga 2022.

Selain itu, dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat signifikan, dari 20 persen di tahun 2010 menjadi 80 persen pada 2020.

Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010.

Baca juga: Perkebunan Sawit Malaysia Butuh Tenaga Kerja Asing pada Mei hingga Juni 2022

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan saat ini terdapat 168 jenis produk hilir CPO yang telah mampu diproduksi oleh industri di dalam dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. Sementara pada tahun 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir CPO.

"Realisasi produksi MGS tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 5,07 juta ton atau 25,07 persen dan sisanya sebesar 15,55 juta ton sekitar 74,93 persen untuk tujuan ekspor. Dengan angka produksi demikian, kemampuan pasok industri MGS jauh di atas kebutuhan dalam negeri dan menciptakan penerimaan devisa negara yang sangat besar," tutur Febri.

Baca juga: PKB Sebagai Green Party Diminta Kritisi Kerjasama PBNU dengan Korporasi Sawit

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan Minyak Goreng Sawit (MGS) nasional tahun 2021 sebesar 5,07 juta ton, terdiri dari kebutuhan curah industri sebesar 1,62 juta ton (32 persen), curah rumah tangga 2,12 juta ton (42 persen), kemasan sederhana 0,21 juta ton (4 persen) dan kemasan premium 1,11 juta ton atau 22 persen.

Pemenuhan kebutuhan MGS curah sebesar 1,62 juta ton untuk industri makanan pengguna bahan baku dan/atau bahan penolong MGS kecil kemungkinan menggunakan MGS curah hasil Domestic Market Obligation (DMO), karena biasanya disuplai oleh pabrik MGS milik grupnya dengan harga pasar atau membeli dari pabrik MGS dengan mekanisme Business to Business (B2B).

Baca juga: GAPKI: Prospek Bisnis Sawit di Indonesia Terus Mengalami Peningkatan

"Kami meyakini industri makanan pengguna MGS tidak menggunakan MGS hasil DMO," jelas Febri.

Selain itu, masalah kekosongan pasar MGS merupakan akumulasi dari permasalahan persediaan atau stok MGS sejak bulan Desember 2021, termasuk terjadinya rush buying pada pertengahan bulan Januari 2022.

Hal ini diperkirakan berkontribusi pada kelangkaan MGS di pasar, meskipun pada beberapa minggu terakhir dilakukan tambahan pasokan MGS ke masyarakat hasil perolehan DMO.

Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, menyampaikan industri makanan dan minuman juga terus berkomitmen untuk menggunakan Minyak Goreng Sawit (MGS) yang sesuai dengan peruntukannya

"Industri makanan yang membutuhkan MGS sebagai bahan baku atau bahan penolong, seperti industri mi instan, industri makanan ringan dan industri ikan dalam kaleng, membeli MGS dengan mekanisme B2B dengan harga pasar. Khusus untuk industri makanan skala UMKM dan/atau IKM masih diperbolehkan membeli MGS dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Pasal 4 ayat (2) Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET MGS," terang Adhi.