Menurut Luhut, posisi Dewan Pengarah Pembangunan IKN yang sebelumnya ditempati Masyoshi sedang dicari, tetapi nantinya bisa diisi oleh investor baru atau lainnya.

"Lagi kita cari penggantinya. Bisa juga (dari investor) tapi bisa juga tidak," ucap Luhut.

Saat SoftBank berminat investasi 100 miliar dolar AS di IKN, pemerintah menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.

Luhut pun tidak heran dengan mundurnya SoftBank jadi investor di IKN.

"Kalau SoftBank dari awal sudah mundur dia, sejak sahamnya drop. Kemudian dia punya vision fund, fund-nya tidak jadi ditaruh di Saudi, tidak jadi ditaruh di Abu Dhabi. Jadi dia tidak ada (dana), yasudah off,” ujar Luhut.

Terpisah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi di masa datang hingga membuat Softbank menarik diri.

"Terlebih, kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan Presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang," ujarnya.

Dikhawatirkan, risiko politik terkait penundaan pemilu 2024 tersebut akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan juga bisa saja berhenti total. Namun di sisi lain, Bhima mengungkapkan, Softbank sendiri telah memiliki masalah keuangan internal, bahkan sebelum masa pandemi.

Baca juga: SoftBank Mundur dari Proyek IKN, Anggota DPR: Jangan Kejar Target dengan Perbesar Dana APBN

"Kerugian Softbank dari Wework tahun 2020 dan Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini," katanya.

Mundurnya Softbank ini juga dinilainya memberi sinyal kepada investor, bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus terhadap pendanaan startup digital.

"Softbank akan lebih fokus ke pendanaan startup, bukan proyek pemerintahan," pungkas Bhima.(Tribun
Network/sen/van/wly)